Page 197 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 197
Yang kelima, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki upah
minimum kabupaten atau kota sehingga upah minimum provinsi menjadi ketetapan final yang
berlaku di semua wilayah kota dan kabupaten Yang keenam, dalam surat tersebut menyatakan
bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP tahun 2022.
“Pembahasan kembali dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi
keputusan gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan,” ungkapnya. (RAMA)
196
