Page 199 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 199
Ringkasan
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menekankan, bila aturan
pelaksana atau peraturan pemerintah (PP) dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020,
tentang Cipta Kerja khususnya bagian pengupahan tak dicabut, maka akan berdampak negatif
terhadap dunia ketenagakerjaan.
JIKA PP PENGUPAHAN TAK DICABUT, BURUH SEBUT PENGANGGURAN AKAN NAIK
DAN DAYA BELI TURUN
JAKARTA, - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menekankan, bila
aturan pelaksana atau peraturan pemerintah (PP) dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun
2020, tentang Cipta Kerja khususnya bagian pengupahan tak dicabut, maka akan berdampak
negatif terhadap dunia ketenagakerjaan.
"Dampak luas dari peraturan pemerintah turunan UU Cipta Kerja tersebut adalah mempermudah
terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), peningkatan angka pengangguran, melemahnya
daya beli, menurunnya angka konsumsi rumah tangga yang berujung pada penurunan
perputaran ekonomi nasional dan mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi nasional," ujar
Mirah melalui keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak menyakiti hati rakyat dengan berbagai kecerobohan
dan pemaksaan peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945.
"Laksanakan amanah konstitusi UUD 1945, secara bertanggungjawab untuk memberikan
keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan tunduk pada kepentingan
pemodal yang hanya ingin mengambil keuntungan bagi kelompoknya sendiri," kata dia.
Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa UU
tersebut bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat, hari ini, puluhan ribu buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembatalan
penetapan upah minimum yang bertentangan dengan perintah MK.
Aksi unjuk rasa ini menyasar Kantor Balai Kota DKI Jakarta dan Kantor Gubernur Jawa Barat.
"Kami akan meminta Gubernur Anies Baswedan dan Gubernur Ridwan Kamil, untuk taat pada
Putusan MK dengan cara membatalkan penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta dan
Provinsi Jawa Barat, yang telah diterbitkan sebelum adanya Putusan MK," tegas Mirah.
Mirah kembali menekankan, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan untuk
menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta
tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU
Cipta Kerja.
"Artinya, penetapan upah minimum tahun 2022 yang menggunakan dasar hukum Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, harus dibatalkan. Karena PP No.
36/2021 adalah peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, serta bersifat
strategis dan berdampak luas, sebagaimana yang dinyatakan oleh putusan MK," kata dia.
Upah minimum menurut Mirah, termasuk kebijakan strategis dan berdampak luas karena
mayoritas pekerja formal adalah pekerja penerima upah minimum. Tuntutan buruh hingga kini
adalah menaikkan upah minimum tahun 2022, di kisaran 7-10 persen.
198
