Page 204 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

kepolisian mengatur arus lalu lintas di kawasan Diponegoro. Jalur di depan Gedung Sate
dilakukan penutupan menggunakan water barrier. Seperti diketahui, besok atau Selasa
(30/11/2021) merupakan batas terakhir para gubernur untuk menetapkan UMK 2022.

Menurut Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto
Ferianto, buruh meminta Ridwan Kamil agar menetapkan UMK 2022 sesuai rekomendasi
bupati/wali kota se-Jawa Barat dan menetapkan upah di atas minimum/upah minimum sektoral
kabupaten/kota (UMSK) pasca pembacaan putusan uji formil dan materiil oleh Mahkamah
Konstitusi.

Adapun pascaputusan Mahkamah Konstitusi, Kamis (25/11) lalu menyatakan bahwa UU Cipta
Kerja No 11 Tahun 2020 cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945.

Lebih jauh Roy mengatakan, berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi angka (7) yang
pada pokoknya menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat
strategis dan berdampak luas.
Serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan dengan UU
Cipta Kerja, oleh karena pengupahan merupakan program strategis nasional sebagaimana
dinyatakan dalam PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan metode formula pengupahan
akan berdampak luas kepada para pekerja/buruh di Indonesia.
"Jika permintaan kami tidak dikabulkan, akan memancing eskalasi perlawanan buruh dan juga
kemungkinan besar bisa dipastikan besok longmarch dan ini akan terjadi mogok jika gubernur
tetap memaksakan bahwa yang namanya upah minimum pakai PP 36/2021," ujar Roy.

Roy mengungkapkan ribuan buruh yang turun ke jalan hari ini berasal dari 27 kota/kabupaten
se-Jawa Barat. Para buruh akan menduduki jalanan sampai tuntutan terkabul.

"Kita akan bertahan sampai malam dan besok kita lipatgandakan ke gedung sate karena besok
merupakan hari terakhir gubernur menetapkan UMK. Sampai kita diterima Gubernur Jabar, kita
tidak mau diterima siapa pun karena kuncinya di gubernur," ujarnya.

203