Page 196 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 196
Berdasarkan suratnya dengan nomor 533/-85.15 yang dibuat per 22 November 2021. Anies
mengungkapkan beberapa alasan dirinya menilai kenaikan UMP Jakarta tahun depan perlu
ditinjau ulang.
TOLAK UMP JAKARTA 2022 RP4,45 JUTA PER BULAN, ANIES KIRIM SURAT KE
MENAKER
IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menganggap penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp4.453.935 per bulan untuk 2022 belum memberikan asas
keadilan, sehingga dirinya bersurat ke Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah untuk meninjau
kembali besaran UMP Jakarta.
Berdasarkan suratnya dengan nomor 533/-85.15 yang dibuat per 22 November 2021. Anies
mengungkapkan beberapa alasan dirinya menilai kenaikan UMP Jakarta tahun depan perlu
ditinjau ulang.
Sehubungan dengan penetapan Upah minimum provinsi Anies menyampaikan enam hal sebagai
berikut. Yang pertama, Pemprov DKI melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa
keadilan antara formula penetapan UU MP dari kementerian ketenagakerjaan republik Indonesia
dengan kondisi senyatanya di lapangan.
Hal ini mengacu kepada Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan PP 36
tahun 2021, Surat menteri ketenagakerjaan republik Indonesia 9 November 2021 nomor B-
M/383/HI.01.00/XI/2021 dan Surat menteri dalam Negeri republik Indonesia 15 November 2021
nomor 561/6393/SJ. P
emprov DKI diharuskan untuk menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan
formula peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, Pemprov DKI diharuskan untuk
menetapkan atau mengumumkan sebelum 21 November 2021.
“Menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan Pengupahan wajib ber
pedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan jika tidak mengikuti peraturan yang dimaksud
akan mendapatkan sanksi sebagai mana tertuang dalam pasal 81 peraturan pemerintah nomor
36 tahun 2021 tentang Pengupahan,” tulis surat Anies tersebut.
Pemprov DKI menilai, kenaikan yang hanya sebesar 38000 ini dirasa sangat jauh dari layak dan
tidak memenuhi Asas keadilan mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh
terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yakni sebesar 1,14%
“Berdasarkan formula dari peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 kenaikan UMP di Jakarta
tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 (0,85%) menjadi Rp 4.453.935/bulan,” tulisnya.
Yang ketiga, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor sektor lapangan
usaha pada masa Pandemi mengalami penurunan.
“Sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan misalnya sektor transportasi dan Pergudangan,
informasi dan komunikasi, Jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial,” katanya.
Yang keempat, Pemprov DKI mengusulkan dan mengharapkan kepada ibu menteri untuk dapat
meninjau kembali formula penetapan Upah minimum provinsi sebagaimana diatur dalam
peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
“Agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang Harmonis,” tulisnya.
195
