Page 198 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Judul Jika PP Pengupahan Tak Dicabut, Buruh Sebut Pengangguran Akan
Naik dan Daya Beli Turun
Nama Media kompas.com
Newstrend UU Cipta Kerja
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/11/29/181220426/jika-pp-
pengupahan-tak-dicabut-buruh-sebut-pengangguran-akan-naik-dan-
daya
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2021-11-29 18:12:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Dampak luas dari peraturan pemerintah
turunan UU Cipta Kerja tersebut adalah mempermudah terjadinya pemutusan hubungan kerja
(PHK), peningkatan angka pengangguran, melemahnya daya beli, menurunnya angka konsumsi
rumah tangga yang berujung pada penurunan perputaran ekonomi nasional dan mempengaruhi
angka pertumbuhan ekonomi nasional

neutral - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Laksanakan amanah konstitusi UUD 1945,
secara bertanggungjawab untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Jangan tunduk pada kepentingan pemodal yang hanya ingin mengambil keuntungan
bagi kelompoknya sendiri

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Kami akan meminta Gubernur Anies
Baswedan dan Gubernur Ridwan Kamil, untuk taat pada Putusan MK dengan cara membatalkan
penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, yang telah diterbitkan
sebelum adanya Putusan MK

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Artinya, penetapan upah minimum tahun
2022 yang menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, harus dibatalkan. Karena PP No. 36/2021 adalah peraturan pelaksana baru yang
berkaitan dengan UU Cipta Kerja, serta bersifat strategis dan berdampak luas, sebagaimana yang
dinyatakan oleh putusan MK

negative - Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia) Aspek Indonesia mendesak pemerintah
untuk tidak memaksakan kehendak, khususnya terkait dengan adanya berbagai peraturan
turunan dari UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan. Tuntutan Aspek Indonesia kepada pemerintah
adalah batalkan 4 peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja

197