Page 3 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 3
Judul Janji Anies Menghitung Ulang UMP Jakarta 2022
Nama Media kumparan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparannews/janji-anies-menghitung-ulang-
ump-jakarta-2022-1x0veRl5Ogp
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-30 08:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Winarso (Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta) Mendesak Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022, dan dilakukan revisi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan
neutral - Winarso (Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta) Seluruh gubernur dan bupati/wali
kota di wilayah Republik Indonesia wajib mencabut SK perihal UMP (2022) termasuk gubernur
DKI Jakarta. Anies Baswedan harus berani mencabut SK terkait UMP 2022
neutral - Winarso (Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta) Selain pencabutan SK UMP tahun
depan, KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada gubernur Anies Baswedan agar mengembalikan
formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 mengacu berdasarkan Undang-Undang
(UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan
positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Dengan hormat kami mengusulkan dan
mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan Upah
Minimum Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang
Pengupahan agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis
sehingga kesejahteraan pekerja/buruh dapat terwujud
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Sementara belum ada formula penetapan UMP
yang baru, Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP tahun 2022
dan pembahasan kembali dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi
Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Saya akan cerita, minggu lalu kami telah
kirimkan surat Kemnaker, kami melihat PP 36 yang kami terima formulanya, bila diterapkan di
Jakarta buruh di jakarta hanya mengalami kenaikan Rp 38 ribu, kami melihat angka ini amat
kecil dibandingkan sebelumnya
2
