Page 8 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Berikut isi lengkap surat Gubernur Anies Baswesan ke Menaker Ida Fauziyah: Sehubungan
dengan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan hormat kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Dengan mengacu kepada:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021)
b. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tanggal 9 November 2021 Nomor
B-M/383/HI.01.00/XI/2021; dan
c. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 November 2021, Nomor
561/6393/SJ yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat, dan jika
tidak mengikuti Peraturan yang dimaksud akan mendapatkan sanksi sebagaimana
tertuang dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan oleh karena ketentuan itu semua maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
diharuskan untuk
a) menerapkan penghitungan UMP sama persis/sesuai dengan formula Peraturan
Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 (Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021
tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022) dan
b) diharuskan untuk menetapkan/mengumumkan sebelum tanggal 21 November 2021.
Keputusan Gubernur dimaksud dibuat semata-mata agar tidak melanggar ketentuan di
atas. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak
terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan.
2. Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di
DKI Jakarta Tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 (0,85%) menjadi Rp4.453.935/bulan.
Kenaikan yang hanya sebesar Rp38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di
DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14%. Sebagai informasi, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir,
rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta adalah sebesar 8,6 persen, (2016: 14,8%, 2017: 8,2%,
2018: 8,7%, 2019: 8,0%, 2020: 8,5%, 2021:3,2%).
3. Selain itu, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor-sektor
lapangan usaha pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Sebagian sektor
bahkan mengalami peningkatan misalnya: sektor transportasi dan pergudangan, informasi
dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial (Rilis BPS DKI Jakarta
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 3 Tahun 2021).
4. Berkenan hal tersebut, dengan hormat kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu
Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan agar dapat memenuhi asa keadilan dan hubungan industrial yang harmonis,
sehingga kesejahteraan pekerja/buruh dapat terwujud.
5. Mengingat Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki
Upah Minimum Kabupaten/Kota sehingga Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan final
yang berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.
6. Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP tahun 2022 dan pembahasan kembali
dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi keputusan Gubernur
dimaksud agar prinvis keadilan bisa dirasakan.

Atas perhatian Ibu Menteri, kami ucapkan terima kasih.

7