Page 4 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 4
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Teman-teman hadir di sini memperjuangkan
nasib buruh, terima kasih
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Kita ingin di Jakarta baik buruh ataupun
pengusaha merasakan keadilan, kita tahu saat ini ada sektor yang mengalami kesulitan, tapi ada
juga yang mengalami keuntungan, saat ini kami perjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih
tinggi daripada yang ada sekarang
Ringkasan
Para buruh di wilayah DKI Jakarta kembali akan melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota
Jakarta pada Senin (29/11). Unjuk rasa tersebut menuntut Gubernur DKI untuk mencabut SK
sekaligus menuntut revisi terkait Upah Minimum Provinsi (UMP).
JANJI ANIES MENGHITUNG ULANG UMP JAKARTA 2022
Para buruh di wilayah DKI Jakarta kembali akan melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota
Jakarta pada Senin (29/11). Unjuk rasa tersebut menuntut Gubernur DKI untuk mencabut SK
sekaligus menuntut revisi terkait Upah Minimum Provinsi (UMP).
"Mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) terkait
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, dan dilakukan revisi berdasarkan Undang-
Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," jelas Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta,
Winarso dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Senin (29/11).
Tuntutan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa UU No 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga pemerintah dengan
DPR dituntut melakukan perbaikan.
"Seluruh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah Republik Indonesia wajib mencabut SK perihal
UMP (2022) termasuk gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan harus berani mencabut SK terkait
UMP 2022," jelas Winarso.
Selain pencabutan SK, KSPI juga menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk mengembalikan formula
penetapan UMP mengacu pada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga PP No
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Selain pencabutan SK UMP tahun depan, KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada gubernur
Anies Baswedan agar mengembalikan formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022
mengacu berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan," pungkasnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2022
sebesar Rp 4.453.953 atau naik 0,85% dari tahun 2021. Angka ini didapat sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021.
Tapi, bila dilihat angkanya tentu sangat kecil kenaikannya. Hal ini mengusik Anies untuk meminta
adanya kajian ulang atas aturan ini.
3
