Page 509 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 509
Sebab, menurut Anies, kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen tidak sesuai dengan prinsip
keadilan.
"Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI
Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen," tulis Anies dalam surat yang diteken 22 November 2021.
Anies juga menyebutkan, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor
usaha terpengaruh pandemi Covid-19.
Bahkan, kata Anies, ada beberapa sektor yang pertumbuhannya meningkat.
"Misalnya sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa
kesehatan, dan kegiatan sosial," ujar Anies.
"Agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis, sehingga
kesejahteraan pekerja/buruh dapat terwujud," ucap Anies.
Anies juga menyebutkan, Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji ulang penghitungan UMP tahun
2022 dan membahasnya kembali dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan
merevisi keputusan gubernur sebelumnya.
"Agar prinsip keadilan bisa dirasakan," kata Anies.
508
