Page 510 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 510
Judul Menaker diminta tinjau ulang formula penetapan UMP
Nama Media antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/2552561/menaker-diminta-tinjau-
ulang-formula-penetapan-ump
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-11-29 12:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada
Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
melihat antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
dengan kondisi senyatanya di lapangan
neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Sementara belum ada formula penetapan UMP
yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP
2022 dan pembahasan kembali dengan semua 'stakeholder' untuk menyempurnakan dan
merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk
meninjau ulang formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
"Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali
formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan," demikian keterangan Anies melalui surat kepada Menaker yang
salinannya diterima wartawan di Jakarta, Senin.
MENAKER DIMINTA TINJAU ULANG FORMULA PENETAPAN UMP
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk
meninjau ulang formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
"Kami mengusulkan dan mengharapkan kepada Ibu Menteri untuk dapat meninjau kembali
formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021
509
