Page 506 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 506
Ringkasan
Pengusaha tak mempermasalahkan massa buruh akan terus melakukan unjuk rasa menuntut
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 naik 5%. Namun, para buruh diharapkan dapat
memahami situasi yang sedang berlangsung saat ini, yakni pandemi COVID-19.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menjelaskan bahwa pengusaha
masih terkena dampak merebaknya virus Corona, walaupun sudah terjadi pemulihan namun
masih berjalan lambat.
BURUH DEMO BERJILID-JILID TUNTUT UMP NAIK 5%, PENGUSAHA: HARUS TAHU
DIRI!
Pengusaha tak mempermasalahkan massa buruh akan terus melakukan unjuk rasa menuntut
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 naik 5%. Namun, para buruh diharapkan dapat
memahami situasi yang sedang berlangsung saat ini, yakni pandemi COVID-19.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz menjelaskan bahwa pengusaha
masih terkena dampak merebaknya virus Corona, walaupun sudah terjadi pemulihan namun
masih berjalan lambat.
"Adapun tuntutan buruh yang terus-menerus, kepada buruh, saya kira yang pertama tidak
semuanya buruk menyampaikan aspirasi yang sama. Yang kedua normatif dan wajar saja
menyampaikan hak konstitusionalnya dalam hal ini untuk bersuara hal tersebut," katanya kepada
detikcom, Senin (29/11/2021).
"Terus yang ketiga kami di dunia pengusaha, tentu juga tidak merasa terganggu -tanda kutip-
bahwa keberlangsungan usaha dan pekerja dan buruh untuk terus bekerja itu saya kira harus
terus kita pelihara bersama, artinya harus kita lakukan bersama," sambungnya.
Mengenai tuntutan agar upah minimum naik 5%, menurutnya perlu diketahui bersama pandemi
COVID-19 memberikan dampak yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Dia menjelaskan
bahwa pengusaha pontang-panting menghadapi kondisi tersebut.
"Kami bisa mempertahankan dan sesuai rekomendasi pemerintah untuk tidak mem-PHK saja itu
sudah sangat luar biasa. Jadi kami sebetulnya tidak semata-mata terlalu membicarakan hal-hal
yang sekiranya terkait dengan kenaikan (upah minimum) dan kenaikan terus, bukan itu
masalahnya," paparnya.
Yang jadi masalah, lanjut dia adalah keberlangsungan usaha para pengusaha. Harus dipahami
seperti apa kemampuan perusahaan. Bagi perusahaan yang mampu tentu didorong untuk
menaikkan upah minimum 2022 di atas persentase yang sudah ditetapkan oleh gubernur.
"Makanya sekali lagi jika upah menuntut terus dan menuntut katakanlah 5% segala macamnya
kami sebetulnya bukan mempersoalkan itu, tetapi yang persoalan kami nanti jika
diimplementasikan di Januari 2022 itu mampu nggak ya? pengusaha itu mampu nggak ya? dunia
usaha, dunia industri itu bagus nggak ya? growth nggak ya? semakin bertumbuh nggak ya?,"
ujar Adi.
"Nah kita juga harus tahu diri menyikapi itu, saat ini perubahan perilaku baik terutama
kesehatan, ekonomi maupun sosial kita kan jauh sangat berubah akibat dampak pandemi
COVID-19 ini," sambungnya.
Lanjut halaman berikutnya.
505
