Page 502 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 502
Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan pengkajian ulang penghitungan UMP tahun 2022 dan pembahasan kembali
dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur.
Tujuannya kata dia, agar prinsip keadilan bisa dirasakan oleh seluruh seluruh pihak tidak
terkecuali buruh.
Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menjelaskan, kewenangan
untuk menetapkan UMP 2022 bukan berada di Pemerintah Daerah melainkan Pemerintah Pusat.
Dia juga mengingatkan bahwa ada perbedaan antara Jakarta dengan provinsi lain di Indonesia.
Di Jakarta, kabupaten/kota yang ada bersifat administratif.
"Jadi begini ada perbedaan, antara DKI dan luar Jakarta kalau luar Jakarta itu kebijakan Pemprov
mengeluarkan aturan yang ada kabupaten bisa berbeda," tuturnya.
Terkait dengan tuntutan buruh ini, Politikus Partai Gerindra itu berjanji akan mencarikan solusi
terbaik.
Ariza mengklaim, Pemprov Jakarta terus memperhatikan buruh dan akan mencarikan solusi yang
terbaik yang bersifat proporsional.
"Kami akan terus memberikan perhatian mencarikan solusia terbaik untuk kepentingan
pengusaha dan buruh, kepentingan pemerintah dan seluruh warga," ucapnya.
Sementara hari ini para buruh kembali mengepung Balai Kota Jakarta menuntut agar Anies
Baswedan segera merevisi UMP 2022 yang hanya ditetapkan naik sebesar Rp37.000.
Tiba di Balai Kota, buruh tampak membawa replika keranda yang bertuliskan 'matinya keadilan'
dan 'dirampasnya keadilan'.
Buruh juga meminta agar Anies Baswedan menemui mereka untuk menanggapi tuntutannya.
Sang orator menyampaikan, revisi UMP 2022 merupakan sesuatu yang dibutuhkan buruh
mengingat saat ini MK (Mahkamah Konstitusi) sudah memutuskan bahwa UU Nomor 11 tahun
2020 tentang cipta kerja tidak inkonstitusional.
"Hari ini kita berkumpul di Balai Kota yang katanya presiden warga Jakarta. Kami merindukan
gubernur menemui kita, jangan pilih kasih ke siapapun," tuturnya.
Buruh juga meminta pertanggungjawaban Anies Baswedan terhadap penetapan UMP 2022
mendatang.
"Gubernur bertanggung jawab. Kemarin tanggal 25 sudah diputuskan oleh MK mengatakan
omnibus law inkonstitusional, cacat hukum, cacat formil," ucapnya.
Sebagai informasi, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja bertentangan dengan UUD 1945.
Ketua MK Anwar Usman berpendapat, MK juga menilai bahwa UU Cipta Kerja tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
"Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," katanya.
Anwar juga menyatakan, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan adanya perbaikan
oleh para pembentuk UU, yakni dan Pemerintah.***.
501
