Page 499 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 499
terwujud. Permintaan Anies itu dituangkan dalam surat kepada Menaker pada 22 November
terkait usul peninjauan kembali formula penetapan UMP. Dalam surat itu, Anies menjelaskan,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharuskan untuk menerapkan penghitungan UMP sama persis
atau sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021yang dituangkan
kembali menjadi Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi
Tahun 2022. Kemudian, Pemprov DKI diharuskan untuk menetapkan/mengumumkan sebelum
tanggal 21 November 2021. Keputusan Gubernur itu, lanjut Anies, dibuat semata-mata agar
tidak melanggar ketentuan di atas.
”Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya
rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dengan kondisi senyatanya di lapangan,” papar Anies.
Berdasar formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta
pada 2022 hanya Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.453.935 per bulan. Kenaikan yang
hanya Rp 38 ribu itu dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan. Mengingat
peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar
1,14 persen. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta
adalah sebesar 8,6 persen yakni pada 2016 sebesar 14,8 persen, kemudian pada 2017 sebesar
8,2 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8 persen, 2020 mencapai 8,5 persen, dan
2021 sebesar 3,2 persen.
Selain itu, Anies menambahkan, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua
sektor lapangan usaha pada masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Sebagian sektor
bahkan mengalami peningkatan misalnya sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan
komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, berdasar data BPS DKI Jakarta
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2021. Menurut Anies, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-
satunya provinsi yang tidak memiliki upah minimum kabupaten/kota. Sehingga, upah minimum
provinsi menjadi ketetapan final yang berlaku di semua wilayah kota/kabupaten.
”Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan kaji ulang penghitungan UMP 2022 dan pembahasan kembali dengan semua
stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur dimaksud agar prinsip
keadilan bisa dirasakan,” terang Anies.
498
