Page 501 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 501

Judul               Anies Baswedan Surati Menaker Tinjau Ulang UMP 2022: Kedepankan
                                    Azas Keadilan
                Nama Media          pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013121307/anies-
                                    baswedan-surati-menaker-tinjau-ulang-ump-2022-kedepankan-azas-
                                    keadilan
                Jurnalis            Amir Faisol
                Tanggal             2021-11-29 12:16:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Ringkasan

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  bersurat  ke  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah
              berkenaan dengan penatapan UMP 2022 yang menimbulkan penolakan dari sejumlah elemen
              buruh.  Anies  Baswedan  mengusulkan  Menaker  Ida  Fauziyah  untuk  dapat  meninjau  kembali
              formula penetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.



              ANIES BASWEDAN SURATI MENAKER TINJAU ULANG UMP 2022: KEDEPANKAN
              AZAS KEADILAN
              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  bersurat  ke  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah
              berkenaan dengan penatapan UMP 2022 yang menimbulkan penolakan dari sejumlah elemen
              buruh.  Anies  Baswedan  mengusulkan  Menaker  Ida  Fauziyah  untuk  dapat  meninjau  kembali
              formula penetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Dia  meminta  formula  penetapan  upah  agar  dapat  memenuhi  asas  keadilan  dan  hubungan
              industrial yang harmonis.
              "Sehingga kesejahteraan pekerja/ buruh dapat terwujud," ujarnya dalam ketarangannya, Senin,
              29 November 2021.

              Salah satu yang menjadi alasan Anies Baswedan bersurat kepada Menaker Ida Fauziyah adalah
              Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota.

              Oleh karena itu, kata dia Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan final yang berlaku di semua
              wilayah kota/kabupaten.





                                                           500
   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506