Page 52 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Sementara itu, Anies yang mengenakan seragam Korpri dengan pengawalan merangsek ke
tengah-tengah barisan pengunjuk rasa. Menurutnya, bahwa apa yang disampaikan buruh hari
ini telah didengarnya dan ingin buruh di Jakarta sejahteta.

"Teman-teman, kami memahami dan kami saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan agar
UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang," kata Anies di lokasi.

Sudah Mengusulkan

Anies mengklaim pihaknya sudah mengusulkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
untuk meninjau ulang formula penetapan UMP DKI Tahun 2022. Formula penetapan UMP,
menurut Anies, tidak sesuai diterapkan di DKI Jakarta, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021.

"Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai. Karena itu, kita mengirimkan surat
formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita
sedang fase pembahasan," tutur Anies.

Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP Jakarta
2022 hanya sebesar Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.453.935 per bulan. Kenaikan itu
dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan
kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen.

Sebelumnya, Demo penolakan UMP DKI 2022 yang dilakukan buruh di depan Balai-kota DKI
Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakpus sempat diwarnai aksi saling dorong
dengan aparat keamanan, Senin (29/11/2021).

Tak hanya itu, massa buruh pun sempat melempari petugas dengan botol plastik bekas air
mineral ke arah petugas. Pantauan Poskota di lokasi, aksi saling dorong tersebut terjadi lantaran
massa memaksa agar jumlah perwakilan mereka yang masuk menemui Gubernur Anies tidak
dibatasi.

Presiden Konfederasi

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal mengatakan, pihaknya akan menuntut Gubernur
Anies Baswedan untuk mencabut Surat Ketetapan (SK) terkait UMP yang belum lama ini
dikeluarkan.

"Kami berkeyakinan Gubernur Anies akan menangguhkan penetapan UMP. Anies akan
mempertimbangkan hal itu. Kami membuat legal opinion akan diserahkan hari ini," kata Said
lqbal, Senin (29/11/2021).

Sementara itu, Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta Winarso, meminta Anies merevisi SK
tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Tuntutan itu, lanjut dia, merupakan respons dari putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi
(MK) yang menyatakan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan begitu, UU Cipta Kerja tak punya kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat. (deny/cr-05/bu)

caption:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa buruh yang demo di Balaikota, Jalan
Medan Merdeka Selatan.

51