Page 47 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 47

Judul               Anies: Formula UMP 2022 Tidak Sesuai Diterapkan Di Jakarta
                Nama Media          Investor Daily
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg13
                Jurnalis            b1
                Tanggal             2021-11-30 05:49:00
                Ukuran              200x107mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 46.200.000

                News Value          Rp 138.600.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan formula penetapan upah minimum provinsi
              (UMP)  2022  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan tidak sesuai dengan kondisi buruh di lapangan. Anies mengatakan, pihaknya telah
              mengirimkan  surat  kepada  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziah  untuk  meninjau
              ulang formula penetapan UMP 2022 tersebut.



              ANIES: FORMULA UMP 2022 TIDAK SESUAI DITERAPKAN DI JAKARTA

              Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan formula penetapan upah minimum provinsi
              (UMP)  2022  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan tidak sesuai dengan kondisi buruh di lapangan.

              Anies  mengatakan,  pihaknya  telah  mengirimkan  surat  kepada  Menteri  Ketenagakerjaan
              (Menaker) Ida Fauziah untuk meninjau ulang formula penetapan UMP 2022 tersebut.
              "Formula ini kalau di Jakarta tidak sesuai. Karena itu kita mengirimkan surat (ke menaker) sesuai
              prosedur bahwa formula harus memberikan rasa keadilan. Kita sedang fase pembahasan. Kita
              berkeinginan agar di Jakarta baik buruh dan pengusaha merasakan keadilan.

              Kan adil itu harus semuanya," kata Anies saat menemui para buruh yang menggelar aksi unjuk
              rasa terkait UMP 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11).

              Anies menjelaskan, pihaknya harus menetapkan UMP 2022 sesuai dengan formula yang diatur
              PP Nomor 36 Tahun 2021. Jika tidak mengikuti formula tersebut, maka pihaknya akan dinilai
              melanggar aturan dan dikenakan sanksi.

              "Perlu saya sampaikan tanggal 20 November harus dikeluarkan (keputusan gubernur DKI soal
              UMP  2022)  karena  ketentuannya  mengharuskan  harus  keluar  keputusan  gubernur  sebelum
              tanggal 20 November. Bila tidak mengeluarkan, maka jadi melanggar.





                                                           46
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52