Page 45 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 45
"Jadi, ketika ada ini, kita akan lakukan, kita bersurat kepada Kemen-terian Ketenagakerjaan. Kita
mengatakan fonnula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta," ucap Anies.
Dia mengatakan, formula tersebut dinilai Anies tidak akan sesuai jika diterapkan di Jakarta. Oleh
karena itu, surat yang telah dikirimkan pihaknya, Anies menyebut saat ini telah dalam fase
pembahasan.
"Kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan.
Betul,kan?" kata Anies.
Sebelumnya, Anies Rasyid Baswedan, diketahui telah berkirim surat kepada Menteri
Ketenagakerjaan soal Peninjauan Kembali formula Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Surat
yang dikirimkan pada 22 November lalu itu, diklaim Anies jauh dari asas keadilan kehidupan
ekonomi buruh berdasarkan inflasi di Jakarta, sekitar 1,14 persen.
"(Meskipun) enam tahun terakhir re rata kenaikan UMP DKI sebesar 8,6 persen," kata Anies
dalam surat bernomor 533/085.15, dikutip Rejmblika, Senin (29/11).
"Dengan hormat, kami mengusulkan dan mengharapkan ibu menteri meninjau kembali formula
penetapan UMP," katanya.
Dalam surat itu, Anies menyebutkan saran itu mengacu pada Peraturan Pemerintah No 36 Tahun
2021 soal kenaikan UMP di DKI sebesar Rp 38 ribu. Dengan dasar itu, Anies memandang
diperlukan pembahan penetapan UMP karena dinamika pertumbuhan ekonomi.
Khususnya, kata dia, saat ada Covid-19 di Indonesia yang mengubah pola usaha di antara
banyak sektor. "Tidak semua sektor di masa pandemi mengalami penurunan (omzet). Justru
sebagian mengalami peningkatan," ujarnya.
Anies mengatakan secara gamblang, beberapa sektor yang mengalami kenaikan pendapatan
adalah sektor transportasi, perdagangan, informasi, dan komunikasi, termasuk keuangan,
kesehatan, hingga sosial.
zainurmahsir ramadhan edtandi nuraminah
44
