Page 524 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 524
kenaikan UMK Bogor tahun 2022 sebesar 7,2 persen. Aturan tersebut dinilai melanggar peraturan
pemerintah dan undang-undang.
VIVA pun coba merangkum mengenai langkah Apindo Kabupaten Bogor yang akan
mempidanakan Bupati Bogor, Ade Yasin.
1. Kenaikan UMK Bogor Ketua DPK Apindo Kabupaten Bogor, Alexander Frans mengatakan, surat
Nomor 561/1355-Disnaker tanggal 25 November 2021 mengenai rekomendasi kenaikan UMK
Bogor tahun 2022 sebesar 7,2 persen dinilai melanggar peraturan pemerintah dan undang-
undang.
"Surat bupati Bogor Nomor 561/1355-Disnaker tanggal 25 November 2021 terkait rekomendasi
kenaikan UMK 2022 telah menyalahi aturan. Karena itu, kami DPK Apindo Kabupaten Bogor
terpaksa bersurat pada Gubernur Jawa Barat dan departemen terkait, untuk menolak surat
tersebut,” kata Frans.
2. Cacat Formil dan Materil Frans menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan
kenaikkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022 sebesar Rp4,520.844 atau naik 7,2% dari
tahun 2021 Rp4.217.206 melalui surat Nomor 561/1355 -Disnaker tanggal 25 November 2021.
Kenaikan angka ini, jauh lebih tinggi daripada batas atas upah 2022 berdasarkan penghitungan
PP 36 Tahun 2021. "Rekomendasi tersebut sudah barang tentu cacat baik secara formil maupun
materil," kata Frans.
3. Upaya Hukum Frans mengatakan sudah menjadi risiko pemerintah dalam menghadapi
permasalahan tuntutan pekerja. Oleh karena itu, seperti kabupaten kota lainnya di Jawa Barat,
lanjut Frans, DPK Apindo Kabupaten Bogor akan menempuh upaya hukum yang diperkenankan
oleh Undang-Undang atau aturan.
"Risiko pejabat memang kalau harus menghadapi demo tetapi tidak perlu lah sampai
menerbitkan sesuatu produk hukum yang tidak berdasarkan hukum. Sekali lagi mohon maaf
kepada Bupati Bogor hal ini harus terjadi karena sudah ada aturan hukum yang mengikat,"
katanya.
4. Sesuai UU Cipta Kerja Frans mengatakan pemerintah daerah seharusnya mengacu pada
aturan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 109/PUU-XVIII/2020 tanggal 29 Juni 2021
dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021.
Di mana Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No 36 tahun
2021 dinyatakan tetap berlaku sampai ada perbaikan oleh Pemerintah dan DPR RI dalam waktu
minimal untuk 2 (dua) tahun ke depan sejak tanggal putusan atau hingga Nopember 2023.
"Artinya aturan pengupahan tahun 2022 dan 2023 harus mengacu pada aturan pengupahan
yang sekarang yaitu PP Nomor 36 tahun 2021," kata Frans.
5. Tidak Naik Sebelumnya, pada Rabu, 24 November 2021, lalu, Bupati Bogor Ade Yasin
mengatakan Upah Minimum Kabupaten atau UMK tahun 2022 di wilayah Kabupaten Bogor,
diputuskan tidak mengalami kenaikan. Bupati Ade Yasin mengatakan keputusan itu diambil oleh
Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya, angka UMK di wilayahnya kini sudah cukup tinggi yakni Rp4,2 juta, di atas UMK
wilayah Kota Bogor yang senilai Rp4,1 juta. Sebabnya, tahun lalu angka UMK wilayah Kota Bogor
juga tidak mengalami kenaikan.
523
