Page 527 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 527
Sehingga, pemerintah dengan DPR dituntut melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan
tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.
"Atas keputusan MK ini, seluruh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah Republik Indonesia
wajib mencabut SK perihal UMP (2022) termasuk gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan harus
berani mencabut SK terkait UMP 2022," kata Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta Winarso, Senin (29/11).
Selain pencabutan SK UMP tahun depan, KSPI DKI juga mendesak kepada Anies agar
mengembalikan formula penetapan UMP 2022 mengacu berdasarkan UU 13/2003.
KSPI DKI akan kembali turun ke jalan dengan massa aksi besar-besaran mengepung Balai Kota
Jakarta pada hari ini untuk meminta kepada Anies agar mencabut SK penetapkan UMP 2022.
"Melakukan revisi dengan kembali mengacu kepada UU Nomor 13 tahun 2003 dan PP nomor 78
tahun 2015," tuturnya.
KSPI akan memaksimalkan aksi massa sampai dengan gubernur memenuhi tuntutan terkait UMP
DKI tahun 2022 tanpa Omnibus Law yang sudah dinyatakan inkonsitusional oleh MK.
[irm].
526
