Page 526 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 526

Judul               Lagi, Buruh Akan Geruduk Kantor Gubernur Anies Baswedan
                Nama Media          moeslimchoice.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.moeslimchoice.com/read/2021/11/29/55854/lagi-buruh-
                                    akan-geruduk-kantor-gubernur-anies-baswedan
                Jurnalis            Aldi Rinaldi
                Tanggal             2021-11-29 11:46:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Sehingga,  hari  ini  Senin  (29/11)  sejumlah  elemen  buruh  akan  kembali  menggeruduk  kantor
              Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

              Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menaikkan UMP 2022 sebesar Rp 4.453.935 atau sekitar
              Rp 37.749.

              Buruh  menilai,  kenaikan  UMP  tahun  depan  tidak  sah  karena  aturan  yang  dipakai  tidak
              berkekuatan  hukum.  Sehingga,  Anies  diminta  untuk  mencabut  Surat  Keputusan  (SK)  terkait
              penetapan UMP 2022, dan dilakukan revisi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun
              2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
              Pengupahan.



              LAGI, BURUH AKAN GERUDUK KANTOR GUBERNUR ANIES BASWEDAN
              Sehingga,  hari  ini  Senin  (29/11)  sejumlah  elemen  buruh  akan  kembali  menggeruduk  kantor
              Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

              Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah menaikkan UMP 2022 sebesar Rp 4.453.935 atau sekitar
              Rp 37.749.

              Buruh  menilai,  kenaikan  UMP  tahun  depan  tidak  sah  karena  aturan  yang  dipakai  tidak
              berkekuatan  hukum.  Sehingga,  Anies  diminta  untuk  mencabut  Surat  Keputusan  (SK)  terkait
              penetapan UMP 2022, dan dilakukan revisi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun
              2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
              Pengupahan.

              Tuntutan tersebut merespons terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan
              bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja)
              bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
              mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.


                                                           525
   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530   531