Page 529 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

Keputusan MK tersebut sama sekali tidak begitu berpengaruh terhadap iklim usaha dan investasi
dikarenakan putusan tersebut mengamanatkan UU Cipta kerja tetap berlaku termasuk produk
aturan turunannya.

Sampai saat ini Pemerintah sudah mengeluarkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur
secara teknis tentang kemudahan perizinan berusaha, pemberdayaan koperasi dan UMKM,
perpajakan, Bumdes, penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dan rumah susun,
tentang jalan tol, pengelolaan hak atas tanah,penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup,
kehutanan, bidang ESDM, Pertanian, kelautan, perindustrian, perdagangan, lalu lintas dan
angkutan jalan, penyelenggaraan bidang penerbangan, perkretaapian, tenaga kerja asing,
Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Pengupahan, program jaminan kehilangan pekerjaan, biaya
perjalanan ibadah umrah, jaminan produk halal, kawasan ekonomi khusus, Kawasan
perdagangan/pelabuhan bebas, proyek strategis nasional, larangan praktek monopoli, informasi
geospasial, pos, telekomunikasi dan penyiaran, Perumahsakitan, Keimigrasian Sedangkan dan
empat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan percepatan penyelenggaraan perumahan,
Bidang Usaha Penanaman Modal, kerjasama antara pemerintah pusat dan badan usaha milik
Negara dalam penyelenggaraan informasi geospasial serta pengadaan barang dan jasa.

Semua aturan turunan tersebut di atas merupakan kepentingan dunia usaha, dan tetap berlaku
dengan demikian iklim usaha dan investasi tetap kondusif. Hanya memang aturan turunan yang
masih dalam proses tidak dapat lagi diterbitkan sesuai dengan amar putusan MK yang
menyatakan bahwa tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan
dengan UU Cipta Kerja.
"Kami berharap aturan turunan yang belum sempat terbit namun sangat strategis bagi dunia
usaha akan dapat dicarikan solusinya atau disiasati sehingga tidak menghambat pelayanan
kepada dunia usaha dan investasi sebagaimana tujuan UU Cipta kerja," ungkapnya dalam
keterangan resmi, Minggu (28/11).
Harapan pengusaha agar Pemerintah dan DPR dapat mempercepat proses perbaikan UU Cipta
Kerja tersebut, jika memungkinkan pertengahan tahun 2022 dapat selesai akan lebih baik, tidak
perlu menunggu sampai dua tahun. Sehingga berbagai aturan turunannya yang belum terbit
dapat segera realisasikan.

"Kami dari pelaku usaha tentu akan aktif memberikan masukan, saran dan pandangan agar
perbaikan UU Cipta kerja ini lebih baik dan bermanfaat dengan semua kalangan," tukasnya.

Sarman pun berharap, teman-teman serikat pekerja agar dapat memanfaat ruang ini, melakukan
evaluasi dan kajian serta dialog dan komunikasi yang persuasif dengan pemerintah dan DPR
sehingga berbagai aspirasi dan harapan dalam perbaikan UU Cipta kerja ini dapat di akomodir
tentu dengan mengedepankan kepentingan bersama antara pekerja dan pelaku usaha, tidak
selalu hannya mengedepankan kepentingan pekerja, mengesampingkan kemampuan pelaku
usaha dan kondisi ekonomi. (OL-12)

528