Page 77 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 77
"Jadi ketika ada ini, kita akan lakukan, kita bersurat kepada Kementerian tenaga kerja. Kita
mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta," ucap Anies.
Dia mengatakan, formula tersebut dinilai Anies tidak akan sesuai jika diterapkan di Jakart. Oleh
karna itu, surat yang di telah dikirimkan pihaknya disebut Anies saat ini telah dalam fase
pembahasan.
"Kita berkeinginan agar di Jakarta baik guru maupun pengusaha merasakan keadilan. Betul kan?"
kata Anies.
Sebelumnya, Anies Rasyid Baswedan, diketahui telah berkirim surat kepada Menteri
Ketenagakerjaan soal Peninjauan Kembali formula Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Surat
yang dikirimkan pada 22 November lalu itu, diklaim Anies jauh dari asas keadilan kehidupan
ekonomi buruh berdasarkan inflasi di Jakarta, sekitar 1,14 persen.
"(Meskipun) enam tahun terakhir rerata kenaikan UMP DKI sebesar 8,6 persen," jelas Anies
dalam surat bernomor 533/085.15, dikutip Republika, Senin (29/11).
Dalam surat itu, Anies menyebutkan, saran itu mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36
Tahun 2021 soal kenaikan UMP di DKI sebesar Rp 38 ribu. Dengan dasar itu, Anies memandang,
diperlukan perubahan penetapan UMP karena dinamika pertumbuhan ekonomi.
Khususnya, lanjut dia, saat ada Covid-19 di Indonesia yang merubah pola usaha di antara banyak
sektor. "Tidak semua sektor di masa pandemi mengalami penurunan (omset). Justru sebagian
mengalami peningkatan," tuturnya.
Dikatakan Anies, secara gamblang, beberapa sektor yang mengalami kenaikan pendapatan
adalah sektor transportasi, perdagangan, informasi dan komunikasi. Termasuk juga keuangan,
kesehatan hingga sosial.
76
