Page 83 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

2.782.622, sementara batas atasnya Rp 5.565.244. “Jadi, kalau hitungannya berada di antara
batas atas dan bawah, itulah yang digunakan untuk penetapan UMP,” kata Andri.
Untuk menyiasati minimnya kenaikan UMP 2022, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan tujuh
kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan buruh. Pertama, perluasan
kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta, dari yang semula berpenghasilan UMP + 10
persen menjadi UMP + 15 persen. Tujuannya agar dapat menjangkau lebih banyak pekerja atau
buruh, sehingga dapat mengurangi pengeluaran untuk biaya hidup di Ibu Kota.

Kebijakan kedua, anak-anak penerima kartu pekerja diutamakan mendapat KJP Plus dan biaya
pendidikan masuk sekolah. Ketiga, memperbanyak program pelatihan bagi pekerja atau buruh
melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Mobile Training Unit, Suku Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi, serta kolaborator.

Kebijakan keempat, pengembangan program Jakpreneur serta pembentukan koperasi pekerja
dan buruh. Selain itu, memberikan fasilitas penjualan produk yang berasal dari program yang
dimaksudkan ke dalam sistem e-Order. Kelima, program biaya pendidikan bagi pekerja dan
buruh yang terkena PHK atau dirumahkan tanpa diberi upah.

Kebijakan keenam, program bantuan bagi anak yang orang tuanya meninggal akibat pandemi
Covid-19. Terakhir, program kolaborasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi
DKI Jakarta dengan asosiasi pengusaha berupa bantuan sarana dan prasana bagi federasi serikat
pekerja atau serikat buruh yang telah memiliki usaha.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, meminta Gubernur
Anies berfokus merealisasi sejumlah wacana bantuan kepada para pekerja dan buruh. Toh, DKI
sudah menyiapkan skenario bantuan tersebut.

Menurut Gilbert, ketujuh poin bantuan untuk pekerja dan buruh yang sudah diwacanakan
Pemprov DKI cukup masuk akal untuk direalisasi. “Pertanyaan utama, apakah betul akan
dikerjakan, karena track record Gubernur sering terdengar sebagai retorika,” kata Gilbert ketika
dihubungi, kemarin.

Menurut Gilbert, klaim pengiriman surat kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan penjelasan
di hadapan buruh, kemarin, menunjukkan gaya komunikasi Gubernur Anies yang cenderung
menyalahkan serta menyerahkan persoalan di daerah kepada pemerintah pusat. “Tugas
Gubernur tentunya menjelaskan kenapa kenaikan tersebut dihitung sebesar Rp 37 ribu,” kata
politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

82