Page 131 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 131
Di dalam diktum pertama aturan tersebut tertuang aturan mengenai nilai UMP, yakni sebesar Rp
4.641.854 per bulan. Jika tidak atau membayar dengan lebih rendah maka berpotensi terkena
sanksi. Namun kini, kalangan pengusaha yang mempertanyakan sanksi Anies tersebut.
"Apa yang diberikan sanksi? Sanksi dalam pengupahan tertuang di PP 36 yang mengatur soal
pengupahan termasuk UMP, kabupaten, kota, sanksi di situ ada. Sekarang kepgub yang pak
Anies bikin ada nggak konsideran PP 36? Kan nggak ada. Artinya itu ngawur semuanya," jelas
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman kepada Senin
(3/1/21).
Nurjaman pun mempertanyakan bentuk sanksi yang bakal diberikan Anies. Pasalnya, ketika
terjadi sanksi pun yang terancam bukan hanya karyawan, namun perusahaan keseluruhan.
"Pak Gubernur ngasih sanksi, sanksinya apa? Dari mana sanksinya? Apa menutup perusahaan?
Bubar dong perusahaan, Karyawan gimana? Kalau perusahaan tutup mau jadi pengangguran
lagi? Udah Kepgubnya salah malah pake sanksi," ujarnya.
Dalam Kepgub baru, Anies memang mengancam kalangan pengusaha yang tidak menjalankan
keputusan tersebut dengan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam diktum ketiga, keempat dan kelima dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Anies.
Selain itu, Anies juga meminta kepada kalangan pengusaha bisa membayar upah sesuai dengan
kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.(hoi/hoi).
130
