Page 130 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 130
Judul Anies Mengancam, Pengusaha Melawan Soal UMP 2022!
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20220103142313-4-
304166/anies-mengancam-pengusaha-melawan-soal-ump-2022
Jurnalis redaksi
Tanggal 2022-01-03 15:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Nurjaman (Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta) Apa yang
diberikan sanksi? Sanksi dalam pengupahan tertuang di PP 36 yang mengatur soal pengupahan
termasuk UMP, kabupaten, kota, sanksi di situ ada. Sekarang kepgub yang pak Anies bikin ada
nggak konsideran PP 36? Kan nggak ada. Artinya itu ngawur semuanya
negative - Nurjaman (Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta) Pak
Gubernur ngasih sanksi, sanksinya apa? Dari mana sanksinya? Apa menutup perusahaan? Bubar
dong perusahaan, Karyawan gimana? Kalau perusahaan tutup mau jadi pengangguran lagi?
Udah Kepgubnya salah malah pake sanksi
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Perusahaan yang melanggar ketentuan
dalam diktum ketiga, keempat dan kelima dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam bakal memberi sanksi bagi pengusaha yang
tidak mengikuti aturan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta berdasarkan aturan terbaru,
yakni Kepgub DKI Jakarta Nomor 1517 tentang UMP Jakarta 2022. Di dalam diktum pertama
aturan tersebut tertuang aturan mengenai nilai UMP, yakni sebesar Rp 4.641.854 per bulan. Jika
tidak atau membayar dengan lebih rendah maka berpotensi terkena sanksi. Namun kini,
kalangan pengusaha yang mempertanyakan sanksi Anies tersebut.
ANIES MENGANCAM, PENGUSAHA MELAWAN SOAL UMP 2022!
Jakarta, - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam bakal memberi sanksi bagi
pengusaha yang tidak mengikuti aturan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta berdasarkan
aturan terbaru, yakni Kepgub DKI Jakarta Nomor 1517 tentang UMP Jakarta 2022.
129
