Page 154 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 154
Judul Anies Ditekan, UMP 2022 DKI Jakarta Masih Belum Jelas!
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20220103133737-4-
304136/anies-ditekan-ump-2022-dki-jakarta-masih-belum-jelas
Jurnalis redaksi
Tanggal 2022-01-03 14:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Menjadi ketidakpastian, kita sudah beri
imbauan kepada perusahaan di DKI Jakarta supaya menggunakan serta mempertahankan UMP
sesuai Keputusan Gubernur No. 1395
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Surat terakhir kita juga belum ada balasan,
nggak tau bakal dijawab atau nggaknya, tapi kita nggak berharap juga
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Terhadap gubernur yang
menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, menaker
telah menyurati masing-masing gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah
Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
Ringkasan
Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 bagi pengusaha di DKI Jakarta menjadi tak pasti
pasca revisi UMP oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di sisi lain pemerintah pusat
mencoba 'menekan' Anies untuk menetapkan UMP sesuai peraturan pemerintah pusat. Pemprov
DKI Jakarta sudah menetapkan ada kenaikan sebesar Rp 225 ribu menjadi Rp 4.641.854 per
bulan. Ini setara ada kenaikan 5,1% dibandingkan kenaikan sebelum revisi yang hanya 0,85%
atau hanya Rp 35.000.
ANIES DITEKAN, UMP 2022 DKI JAKARTA MASIH BELUM JELAS!
Jakarta, - Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 bagi pengusaha di DKI Jakarta menjadi
tak pasti pasca revisi UMP oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di sisi lain pemerintah
pusat mencoba 'menekan' Anies untuk menetapkan UMP sesuai peraturan pemerintah pusat.
Pemprov DKI Jakarta sudah menetapkan ada kenaikan sebesar Rp 225 ribu menjadi Rp
4.641.854 per bulan. Ini setara ada kenaikan 5,1% dibandingkan kenaikan sebelum revisi yang
hanya 0,85% atau hanya Rp 35.000.
153
