Page 158 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 158
Judul Pemprov DKI Tetapkan UMP Tidak Sesuai PP Pengupahan, Ini Kata
Kemendagri
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/pemprov-dki-tetapkan-ump-tidak-
sesuai-pp-pengupahan-ini-kata-kemendagri
Jurnalis Vendy Yhulia Susanto
Tanggal 2022-01-03 13:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Sugeng Hariyono (Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar
Lembaga, Kementerian Dalam Negeri) Sudah seringkali kami berkoordinasi, bahkan dilaksanakan
zoom meeting dengan para kadis naker provinsi se Indonesia, dengan pembicara Dirjen Bina
Pembangunan Daerah Kemendagri dan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Terhadap Gubernur yang
menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor 36 Tahun 2021, Menaker
telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah
Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kemnaker juga telah
menyurati kepada Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor
36 Tahun 2021
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
pada kebijakan Pemerintah Pusat
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya resmi mengeluarkan keputusan yang
menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% menjadi Rp
4.641.854 per bulan. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta
Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum tahun 2022. Seperti diketahui, Kepgub tersebut
tidak mempertimbangkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dalam menetapkan
UMP tersebut.
157
