Page 159 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022

PEMPROV DKI TETAPKAN UMP TIDAK SESUAI PP PENGUPAHAN, INI KATA
KEMENDAGRI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya resmi mengeluarkan keputusan yang
menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% menjadi Rp
4.641.854 per bulan. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta
Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum tahun 2022.

Seperti diketahui, Kepgub tersebut tidak mempertimbangkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, dalam menetapkan UMP tersebut.

Dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022, Pemprov DKI menggunakan variabel inflasi
(1,6%) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%). Dari kedua variabel itu, maka
keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.

Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar
Lembaga, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono mengatakan, Kemendagri
sudah seringkali berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Bahkan kementerian sudah serung melaksanakan zoom meeting dengan para kepala dinas
ketenagakerjaan provinsi se Indonesia terkait penetapan UMP.

"Sudah seringkali kami berkoordinasi, bahkan dilaksanakan zoom meeting dengan para kadis
naker provinsi se Indonesia, dengan pembicara Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri
dan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian
Ketenagakerjaan," kata Sugeng kepada Kontan.co.id, Minggu (2/1).

Dia menambahkan, terdapat sejumlah tahapan sebelum menjatuhkan sanksi apabila Gubernur
dan/atau Wakil Gubernur tidak melaksanakan program strategis nasional. Hal ini berdasarkan PP
nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Pembinaan, terutama melalui fasilitasi dan konsultasi. Pengawasan melalui review, monitoring
dan evaluasi serta pemeriksaan. adalah pemberian sanksi.

Sugeng bilang pemberian sanksi merupakan tahapan paling akhir, mendasarkan pada hasil
pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Meski begitu, Sugeng tidak menjelaskan berapa periode waktu yang dilakukan pemerintah untuk
melaksanakan tahap pertama dan tahap kedua tersebut.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mengimbau para gubernur
untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.

"Terhadap Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Putri menjelaskan, surat Menaker tersebut menekankan kepada para Gubernur untuk mematuhi
aturan yang berlaku terkait pengupahan.

"Kemnaker juga telah menyurati kepada Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak
sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021," ucap dia.

158