Page 155 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 155
Namun, kalangan pengusaha sebagai pihak yang berkewajiban membayar upah tersebut justru
menolak karena dianggap tidak sesuai ketentuan.
"Menjadi ketidakpastian, kita sudah beri imbauan kepada perusahaan di DKI Jakarta supaya
menggunakan serta mempertahankan UMP sesuai Keputusan Gubernur No. 1395," katanya
kepada Senin (3/1/22).
Dalam Kepgub tersebut diatur mengenai nilai kenaikan upah hanya sebesar upah sebesar 0,85%
atau hanya Rp 35 ribu. Namun, Anies merevisinya dengan aturan baru yakni Kepgub 1517/2021
tentang UMP Jakarta 2022. Apindo coba menanyakan kejelasan mengenai berubahnya regulasi
anyar melalui surat resmi, namun hasilnya masih nihil.
"Surat terakhir kita juga belum ada balasan, nggak tau bakal dijawab atau nggaknya, tapi kita
nggak berharap juga," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, daripada berharap adanya balasan surat, pihaknya bakal melakukan
langkah hukum. Pengusaha memang sempat berencana mengajukan gugatan ke PTUN.
Pemerintah Tekankan UMP 2022 Harus Sesuai UU Cipta Kerja Di sisi lain, Kementerian
Ketenagakerjaan sudah mengirimkan surat kepada sejumlah Gubernur yang menetapkan upah
minimum provinsi tidak sesuai aturan, dalam hal ini PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.
Kemnaker pun mengirimkan surat kepada Anies Baswedan.
"Terhadap gubernur yang menetapkan UMP tahun 2022 tidak sesuai dengan formula PP Nomor
36 Tahun 2021, menaker telah menyurati masing-masing gubernur dimaksud agar
menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro
Putri.(hoi/hoi).
154
