Page 229 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022

Putri menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring Kemenaker pada 31 Desember 2021, dari 34
provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2022, terdapat 29 provinsi yang menetapkan UMP
sesuai formula PP Nomor 36 Tahun 2021.

Selain itu, terdapat 27 provinsi yang memiliki UMK di 252 kabupaten/kota.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021,"
katanya.

Putri menegaskan, PP Nomor 36 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum
merupakan bagian dari program strategis nasional.

Sebelumnya sikap berbeda datang dari Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa , yang
menyatakan mendukung langkah yang akan menaikkan UMP DKI 2022 menjadi Rp 4.641.854,-
. Suharso menilai, keputusan Anies itu bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Menurut Suharso, besaran kenaikan UMP DKI 2022 itu dapat mendorong konsumsi masyarakat
hingga sebesar Rp 180 triliun per tahun. Hal itu pada akhirnya yang diuntungkan adalah
pengusaha.

"Kami di Bappenas menghitung kalau naiknya saja rata-rata bisa 5 persen itu akan memompa
disposal pengeluaran dari menambah konsumsi itu kira-kira sama dengan Rp180 triliun per
tahun," jelas Suharso melalui keterangan pers di Jakarta, Rabu (22/12/21).

Itu artinya, sambung Suharso, akan memberikan bantalan pertumbuhan konsumsi setidaknya
5,2 persen.

Menurutnya hal itu perlu karena sifatnya resiprokal alias ada efek membalik, sehingga pada
akhirnya produk-produk bertambah dan menggerakkan permintaan.

"Jadi kalau 56 persen saja dari produk domestik bruto (PDB) kita itu adalah konsumsi kenaikan
itu saja 2,3 persen sudah ada di tangan," ungkap Suharso Suharso menilai kenaikan UMP 2022
sesungguhnya tidak bisa hanya 1,09 persen seperti menggunakan formula di Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dia mengatakan, hal itu juga dirasakan oleh salah satu pengusaha di Jakarta yang pernah
berdiskusi dengannya.

"Saya sangat respek dengan beliau (pengusaha). Beliau mengatakan kepada saya enggak
mungkin Pak Harso kenaikan UMR itu, UMP itu cuma 1 persen, enggak mungkin, rumusnya itu
memang seperti itu berdasarkan PP dan sebagainya. Tapi itu memang enggak mungkin,"
katanya.

Dukungan atas langkah Gubernur Anies juga datang dari Peneliti The Institute for Development
of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufiqurrahman, yang menilai kenaikan UMP DKI
Jakarta tersebut dapat berdampak positif karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Apalagi kontribusi perekonomian DKI Jakarta kepada nasional mencapai 17 persen.

"Setidaknya ini akan meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikannya sekitar Rp 200
ribuan dan DKI punya kontribusi 17 persen terhadap ekonomi nasional," kata Rizal dalam diskusi
bertema "Bagaimana Nasib Ekonomi Indonesia di Tahun 2022?" di Jakarta, Jumat (24/12/21).

Rizal menjelaskan bahwa kenaikan UMP tersebut berpeluang untuk mendongkrak pertumbuhan
ekonomi.
228