Page 233 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 233
Judul Menaker Surati Para Gubernur Agar Patuhi PP Pengupahan
Nama Media Rakyat Aceh
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg10
Jurnalis Rus
Tanggal 2022-01-03 09:00:00
Ukuran 258x207mmk
Warna Warna
AD Value Rp 38.700.000
News Value Rp 193.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Menaker telah menyurati
masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan Upah Minimum tahun 2022
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Kemenaker juga telah
menyurati kepada Gubernur yang menetapkan UMK tahun 2022 tidak sesuai dengan PP Nomor
36 Tahun 2021
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dari jumlah tersebut, sebanyak
236 UMK telah ditetapkan sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021
negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sesuai Pasal 4 PP Nomor 36
Tahun 2021, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman
pada kebijakan Pemerintah Pusat
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyurati para Gubernur untuk mengacu pada
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.
MENAKER SURATI PARA GUBERNUR AGAR PATUHI PP PENGUPAHAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyurati para Gubernur untuk mengacu pada
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di daerahnya.
“Menaker telah menyurati masing-masing Gubernur dimaksud agar menyesuaikan penetapan
Upah Minimum tahun 2022 dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,”
kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan resminya, Sabtu
(1/1).
232
