Page 231 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 231
"Pemda DKI tentu berusaha yang terbaik untuk rakyatnya dengan menggunakan asumsi
tertinggi," ujar Nina saat dihubungi Jumat (31/12/21) Nina melihat kontroversi ini terjadi lantaran
terdapat area abu-abu dalam PP nomor 36 tahun 2021 terkait persoalan waktu yang belum
secara jelas apabila melewati tanggal yang telah ditetapkan.
Nina menyebut perlu ada perbaikan dalam mencari jalan keluar antara pemerintah daerah dan
swasta dalam menentukan UMP.
Nina mengatakan pemerintah pusat perlu memberikan ruang revisi dalam penentuan upah yang
dinamis dan mengikuti situasi yang tengah terjadi.
Menurut Nina, ketentuan upah seharusnya mengikuti pertumbuhan ekonomi dan kondisi yang
saat ini terjadi, baik saat negatif maupun positif.
"Dalam PP nomor 36 tahun 2021 tidak ada tertulis apabila lewat tenggat waktu apakah
dibatalkan, makanya bisa dibawa ke pengadilan kalau keberatan," ungkap Nina.
Nina menilai para pengusaha saat ini amat bergantung terhadap penanganan pandemi dari
sektor kesehatan.
Kenaikan kasus yang berimplikasi pada pembatasan aktivitas akan membuat kondisi perusahaan
kembali tertekan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja.
"Ini jadi momentum perbaikan dalam peraturan, harus ada ruang untuk revisi sesuai dengan
kondisi aktual. Kalau kasus (Covid-19) naik, toko atau pabrik pada tutup, perlu direvisi, kalau
tidak pengusaha akan mengambil opsi merumahkan para pekerja karena tak sanggup membayar
upah," pungkas Nina.
230
