Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JULI 2020

"Saya sebagai pemerintah ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan, partisipasi
masyarakat, terutama dari keluarga besar NU melalui LAZISNU," kata Menaker Ida saat
menjemput Etty di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (6/7/2020). Turut hadir
menjemput kepulangan Etty, Kepala BP2MI, Benny Ramdhani; Wakil Ketua MPR RI, Jazilul
Fawaid; Anggota DPR RI Komisi IX, Anggia Ermarini dan Nihayatul Wafiroh. Menurut Menaker
Ida, peran masyarakat dan advokasi dari perwakilan Indonesia untuk Arab Saudi sangat besar
atas pembebasan dan kepulangan Etty ke Indonesia.

"Saya kira ini kerja teman-teman perwakilan kita yang sudah mengadvokasi kepada Bu etty,
dan akhirnya beliau dibebaskan dengan diyat yang harus dibayar. Dan diyat itu atas dukungan
dari seluruh masyarakat, termasuk temen-temen Komisi IX yang mensupport juga," kata
Menaker Ida. Sebagaimana diketahui, Etty binti Toyyib merupakan PMI asal Majalengka, Jawa
Barat yang lolos dari hukuman mati di Arab Saudi berkat tebusan 4 juta riyal atau Rp 15,5 miliar.
Etty Toyyib merupakan PMI yang bekerja di Kota Taif, Arab Saudi. Pada 2001, Etty didakwa
menjadi penyebab meninggalnya sang majikan, Faisal al-Ghamdi. Etty dituduh meracuni sang
majikan.

Pada kesempatan ini, Menaker Ida menyatakan komitmennya untuk terus mengadvokasi PMI
yang tengah mengalami masalah tersebut. Ia juga menyatakan bahwa dalam waktu dekat,
pihaknya akan menjemput PMI yang mengalami masalah imigrasi di Malaysia dan akan segera
pulang.

"Dalam waktu dekat kami akan menjemput temen-temen yang mengalami masalah imigrasi di
Malaysia yang alhamdulillah dibebaskan dengan tanpa denda. Itu juga atas kerja keras semua
pihak melakukan diplomasi dengan temen-teman di Malaysia," katanya. Lebih lanjut ia
menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan moratorium dengan pemerintah Arab Saudi
untuk penempatan PMI. Nantinya penempatan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)
SPSK. Menurutnya, dengan sistem tersebut, perlindungan terhadap PMI akan lebih maksimal
karena berbadan hukum, bukan perorangan.
Terkait permintaan pembukaan kembali penempatan PMI ke luar negeri, Ida mengatakan
sebelum melakukan penempatan PMI, pihaknya masih melakukan koordinasi dan evaluasi
dengan berbagai gugus tugas dan negara penempatan karena pandemi Covid-19 masih
berlangsung. Penundaan sementara keberangkatan PMI merupakan sebagai perlindungan
terhadap PMI.

"Kami sedang menyusun protokol untuk penempatan kembali. Kami sedang koordinasi dengan
gugus tugas menyangkut kesiapan negara penempatan. Jadi kita tunda sementara
pemberangkatan karena memang semua negara penempatan juga mengalami pandemi,"
terangnya. [hhw].

118