Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JULI 2020
P. 150

Turut menjemput kepulangan Etty, Kepala BP2MI, Benny Ramdhani,Wakil Ketua MPR RI, Jazilul
              Fawaid, Anggota DPR RI Komisi IX, Anggia Ermarini dan Nihayatul Wafiroh.  Menurut Menaker
              Ida, peran masyarakat dan advokasi dari perwakilan Indonesia untuk Arab Saudi sangat besar
              atas pembebasan dan kepulangan Etty ke Indonesia.

              "Saya kira ini kerja teman-teman perwakilan kita yang sudah mengadvokasi kepada Bu etty,
              dan akhirnya beliau dibebaskan dengan diyat yang harus dibayar. Dan diyat itu atas dukungan
              dari  seluruh  masyarakat,  termasuk  temen-temen  Komisi  IX  yang  mensupport  juga,"  kata
              Menaker Ida.

              Sebagaimana diketahui, Etty binti Toyyib merupakan PMI asal Majalengka, Jawa Barat yang
              lolos dari hukuman mati di Arab Saudi berkat tebusan 4 juta riyal atau Rp 15,5 miliar. Etty Toyyib
              merupakan  PMI  yang  bekerja  di  Kota  Taif,  Arab  Saudi.  Pada  2001,  Etty  didakwa  menjadi
              penyebab meninggalnya sang majikan, Faisal al-Ghamdi. Etty dituduh meracuni sang majikan.
              Pada kesempatan ini, Menaker Ida menyatakan komitmennya untuk terus mengadvokasi PMI
              yang  tengah  mengalami  masalah  tersebut.  Ia  juga  menyatakan  bahwa  dalam  waktu  dekat
              pihaknya akan menjemput PMI yang mengalami masalah imigrasi di Malaysia dan akan segera
              pulang.

              "Dalam  waktu  dekat  kami  juga  akan  menjemput  temen-temen  yang  mengalami  masalah
              imigrasi di Malaysia yang alhamdulillah dibebaskan dengan tanpa denda. Itu juga atas kerja
              keras semua pihak melalukan diplomasi dengan temen-teman di Malaysia," katanya.

              Lebih lanjut ia menyatakan bahwa, pihaknya sedang melakukan moratorium dengan pemerintah
              Arab Saudi untuk penempatan PMI. Nantinya penempatan melalui Sistem Penempatan Satu
              Kanal (SPSK) SPSK. Menurutnya, dengan sistem tersebut, perlindungan terhadap PMI akan lebih
              maksimal karena berbadan hukum, bukan perorangan.

              Terkait  permintaan  pembukaan  kembali  penempatan  PMI  ke  luar  negeri,  Ida  mengatakan
              sebelum  melakukan  penempatan  PMI,  pihaknya  masih  melakukan  koordinasi  dan  evaluasi
              dengan  berbagai  gugus  tugas  dan  negara  penempatan  karena  pandemi  Covid-19  masih
              berlangsung.  Penundaan  sementara  keberangkatan  PMI  merupakan  sebagai  perlindungan
              terhadap PMI.
              "Kami sedang menyusun protokol untuk penempatan kembali. Kami sedang koordinasi dengan
              gugus  tugas  menyangkut  kesiapan  negara  penempatan.  Jadi  kita  tunda  sementara
              pemberangkatan  karena  memang  semua  negara  penempatan  juga  mengalami  pandemi,"
              terangnya. (srf).



























                                                           149
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155