Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JULI 2020
P. 217
Ringkasan
JAKARTA - Kebijakan pemerintah agar ada perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan
Awak Buah Kapal (ABK ) Indonesia di kapal asing didukung Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga
Kerja Indonesia (Apjati) .
"Kami pasti akan dukung dan siap bersinergi denganKemnaker untuk mengadakan perbaikan
tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Indonesia di kapal bendera asing," kata Ketua
Umum Apjati Ayub Basalamah di Jakarta, Senin.
TATA KELOLA ABK INDONESIA, APJATI SIAP BEKERJA SAMA DENGAN
PEMERINTAH PERBAIKI
JAKARTA - Kebijakan pemerintah agar ada perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan
Awak Buah Kapal (ABK ) Indonesia di kapal asing didukung Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga
Kerja Indonesia (Apjati) .
"Kami pasti akan dukung dan siap bersinergi denganKemnaker untuk mengadakan perbaikan
tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Indonesia di kapal bendera asing," kata Ketua
Umum Apjati Ayub Basalamah di Jakarta, Senin.
Ia berpendapat persoalan ABK merupakan pekerjaan rumah lama baik bagi pemerintah maupun
bagi mining agency (perusahaan yang memiliki izin resmi untuk menempatkan ABK di luar
negeri).
"Ujung dari permasalahan ini memang berpusat belum adanya payung hukum yang memberi
perhatian khusus terhadap pengaturan tata kelola niaga dan perlindungan ABK," ujar Ayub.
Dijelaskan Ayub Undang-Undang No. 39 tahun 2004 memang sebelumnya memberi amanat
agar ada Undang-Undang yang mengatur khusus soal masalah ABK ini.
Namun sayangnya, begitu berganti Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia persoalan aturan khusus soal ABK ini juga belum disiapkan
pemerintah.
"Karena itu, Apjati siap bersinergi dengan pemerintah untuk memberi masukan-masukan bagi
perbaikan nasib ABK kedepannya," jelas Ayub.
Terkait nasib ABK yang ditempatkan di kapal berbendera China, Ayub Basalamah mengatakan,
sudah saatnya penempatan ABK ke China ini diatur melalui perjanjian Bilateral antar kedua
negara.
"Selama ini penempatan PMI baik di sektor manufacture di perikanan, galangan kapal maupun
ABK masih dilakukan swasta maupun perorangan," kata Ayub.
Lebih jauh Ayub menyatakan dengan model penempatan seperti ini, bisa dipastikan bahwa nasib
ABK terkait perlindungan, kontrak kerjanya, besaran gaji yang dibayar tentu tidak akan jelas.
"Ini berarti nasib ABK sangat rentan karena itu kehadiran negara sudah waktunya dan Apjati
terpanggil untuk bersinergi," ucapnya.
Ayub menambahkan, China merupakan mitra terbesar dalam permintaan PMI sektor perikanan,
di mana ada sekitar 1 juta potensi tenaga kerja yang siap diserap di negeri China.
216
