Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JULI 2020
P. 229
Judul Survei: 61,94% Masyarakat Tak Setuju Program Kartu Prakerja
Nama Media medcom.id
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://www.medcom.id/nasional/politik/nbwj263N-survei-61-94-
masyarakat-tak-setuju-program-kartu-prakerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-06 10:00:51
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Senayan menilai kebijakan pemerintah menghentikan program pelatihan online dalam Program
Kartu Prakerja sudah tepat. Disarankan, program pelatihan ini diserahkan kepada kementerian
teknis. Bukan lagi ke Manajemen Kartu Prakerja.
KETUA Fraksi Nasdem Ahmad Ali mengatakan, pengalihan program ke kementerian teknis itu
agar tidak lagi mengundang kontroversi di masyarakat. "Saya pikir kebijakan pemerintah
menghentikan program pelatihan online menuju offline dalam Kartu Prakerja sudah tepat. Itu
merupakan langkah rasional yang bisa diterima publik secara keseluruhan," kata Ahmad Ali,
kemarin.
SURVEI: 61,94% MASYARAKAT TAK SETUJU PROGRAM KARTU PRAKERJA
Jakarta: Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) Astriana B
Sinaga mengungkapkan penghentian program Kartu Prakerja sesuai keinginan masyarakat.
Berdasarkan Survei Nasional LKSP pada 20-27 Mei 2020 sebanyak 61,94 persen responden tidak
setuju dengan program Kartu Prakerja dan 38,06 persen sepakat dengan program itu.
"Yang tidak setuju beralasan warga lebih membutuhkan bantuan tunai atau modal kerja (44,33
persen), pelatihan bisa diperoleh gratis online (28,79 persen), tidak ada perusahaan yang siap
menampung (17,60 persen), pelatihan tidak jelas arahnya (1,69 ), celah korupsi baru (1,62
persen)," papar Astriana di Jakarta, Senin, 6 Juni 2020.
Sementara itu, 3,76 persen lainnya meminta pemerintah membuka lapangan kerja baru, fokus
pada penanganan pandemi covid-19, dan tidak semua pengangguran dapat mengikuti
pelatihan. Sejumlah responden juga menilai paket pelatihan hanya pencitraan.
"Sebesar 3,76 persen itu juga ada yang menganggap bahwa bantuan pangan lebih prioritas,
mendidik masyarakat malas bekerja, menguntungkan pihak tertentu, beda prioritas
antardaerah, dan pelatihan sekaligus modal usaha," ujar Astriana.
228
