Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JULI 2020
P. 230
Adapun responden yang setuju dengan Kartu Prakerja menilai program itu membantu korban
pemutusan hubungan kerja (PHK) (46,46 persen), meningkatkan keterampilan (32,07 persen),
dan melatih warga yang baru mencari kerja (20,33 persen).
( ) Lalu, membantu pekerja sementara selama menganggur, membantu warga yang tidak
berijazah mendapat pekerjaan, membuka lapangan kerja baru serta memudahkan pendataan
pencari kerja.
Astriana mengatakan salah satu pertimbangan penghentian program Kartu Prakerja ialah
rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khususnya terkait pencegahan korupsi.
Sementara itu, alasan lain seperti celah korupsi jauh lebih kecil dibandingkan beberapa alasan
lain.
"Pemerintah menyebut yang dihentikan adalah pelatihan di p latform digital sementara
programnya terus jalan. Responden dari hasil survei nasional LKSP mayoritas menginginkan ada
pengganti program Kartu Prakerja," papar Astriana.
Ia mengatakan target program Kartu Prakerja harus jelas. Pemerintah lebih baik memberikan
bantuan sosial bila ingin memberikan insentif. Namun, untuk meningkatkan skill ada pelatihan
sejenis yang bisa didapat secara gratis.
Dia menegaskan penghentian mesti diikuti perbaikan. Apalagi, masalah muncul sejak awal
pendaftaran.
"Calon peserta daftar di bidang IT tapi pertanyaan diminta menghitung jualan kain. Jadi
memang suara publik harus didengar," ujar Astriana.
(REN).
229
