Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2020
P. 127
INSENTIF GAJI KARYAWAN BEBAS PAJAK TERGANJAL MASALAH TEKNIS
Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu
mengatakan, hingga kini stimulus PPh Pasal 21 atau pembebasan pajak penghasilan bagi
masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP) masih mengalami sejumlah kendala teknis.
Pendataan jumlah penerima insentif gaji bebas pajak ini hingga kini belum rampung.
"Satu hal yang kita agak concern itu adalah pemanfaatan stimulus PPh 21 DTP. Ini tadinya
harapannya untuk menjadi uang yang diterima oleh pekerja di kelompok kelas menengah, ini
adalah yang pendapatannya di bawah Rp 200 juta selama 1 tahun," ujarnya dalam diskusi
online, Jakarta, Jumat (24/7/2020).
Febrio mengatakan, untuk mempercepat realisasi stimulus gaji bebas pajak tersebut
pemerintah akan segera melakukan penyederhanaan administrasi. Di mana sebelumnya,
pemerintah sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 25 triliun untuk stimulus ini.
"Ini, mengalami kendala karena masalah teknis, masalah administrasi, masalah pendataan. Ini
akan di -simplify segera supaya budget yang disediakan di sana sekitar Rp 25 triliun itu
harapannya bisa sampai ke kantong masyarakat," jelasnya.
Febrio menambahkan, masyarakat yang menjadi target insentif PPh 21 atau gaji bebas pajak
ini terutama adalah kelas menengah karena tidak sedikit dari mereka yang sudah dirumahkan
bahkan di PHK.
"Jadi ini memang yang harus segera kita sampaikan. Pemerintah harus kerja lebih cepat lagi
mengubah skema-skema yang tadinya terlalu rumit menjadi skema-skema yang lebih
sederhana, dan lebih cepat untuk sampai ke masyarakat," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, permintah telah
mengubah insentif perpajakan bagi dunia usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional
(PEN). Perubahan tersebut nantinya akan tertuang di dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam desain baru pemulihan ekonomi
tersebut PPh 21 atau pajak karyawan lebih dari 1.062 kelompok industri atau sektor akan masuk
ke dalam insentif pajak. Adapun total PPh 21 yang ditanggung pemerintah mencapai Rp 25,6
triliun.
"Lebih dari 1.062 kelompok industri atau sektor masuk di dalam, sektor yang mendapatkan
insentif pajak ini. Total ditanggung pemerintah mencapai 25,6 triliun," kata dia usai rapat
terbatas di Jakarta, pada Rabu 3 Juni 2020.
Dia menyadari dunia usaha tertekan akibat Covid-19. Oleh karena itu, perlu mendapatkan
ruangan nafas bagi mereka (perusaha) agar bisa survive mengatasi kondisi yang sangat berat
melalui berbagai insentif perpajakan.
"Selain kredit modal kerja, terutama untuk kecil dan membantu restructuring, kita juga bantu
dalam insentif perpajakan agar beban dunia usaha bisa dikurangi sebesar mungkin," katanya.
Kemudian pemerintah juga menanggung pajak UMKM. Sehingga pelaku usaha tersebut tidak
perlu bayar pajak final 0,5 persen. "Jadi tahun ini mereka dapat subsidi untuk tidak bayar pajak,"
kata dia..
126
