Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2020

Direktur jenderal pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengatakan salah satu kendala
bagi UMKM adalah kewajiban untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Untuk
mempermudahnya, pihaknya sudah bekerja sama dengan jaringan bank milik negara seperti
BRI, BNI, dan Bank Mandiri.

SUNTIKAN DANA SAJA BELUM CUKUP

Upaya mengungkit perekonomian melalui koperasi dan UMKM tak eukup hanya dengan bantuan
pembiayaan. Problem permintaan juga perlu segera diselesaikan.

Di tengah ancaman resesi akibat pan-demi Covid-19, koperasi serta usaha mikro, kecil, dan
menengah diharapkan menjadi penggerak perekonomian. Namun, perlu skema bantuan yang
lebih komprehensif dan tepat sasaran untuk menggerakkan sektor tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan percepatan pemberian relaksasi dan
bantuan likuiditas kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar
mereka tidak semakin terdampak perlambatan ekonomi akibat pan-demi. Sektor itu juga
diharapkan menjadi aktor pengungkit ekonomi nasional.

Bantuan likuiditas itu merupakan bagian dari anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional
bagi koperasi dan UMKM dengan total Rp 123,46 triliun. Selain bantuan likuiditas, anggaran
disalurkan melalui program subsidi bunga kredit usaha rakyat serta penempatan dana
pemerintah di bank untuk restrukturisasi kredit UMKM.

Ketua Bidang Organisasi International Council for Small Business Samsul Hadi, Jumat
(24/7/2020), mengatakan, bantuan pembiayaan dan modal ke UMKM bukan solusi tunggal
untuk memberdayakan UMKM. Program pembiayaan juga harus menempel pada pemasaran
dan pendampingan terhadap pelaku usaha.
"Akar masalahnya tak hanya dana karena semua pelaku usaha menghadapi turbulensi pasar
dan permintaan. Lebih baik kalau (bantuan pembiayaan) ini diiringi belanja pemerintah dan
belanja masyarakat yang didorong agar lebih cepat," katanya.

Ikhtiar memberdayakan UMKM sebagai penggerak perekonomian kerap terken-dala pendataan
dan penyaluran yang tak tepat sasaran. "Programnya ada, dananya banyak, tetapi diserahkan
kepada siapa? Ini menjadi pertanyaan karena datanya tidak ada. Akhirnya (bantuan) tersebar
ke mana-mana dan tidak tepat titiknya," kata Samsul.

Krisis kali ini dinilai menjadi momentum untuk membenahi data. Masalah klasik dan krusial
adalah pendataan detail tentang persebaran usaha sektor informal, koperasi, dan UMKM di
Indonesia.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan dan peneliti Akatiga Center for Social
Analysis, Indrasari Tjan-draningsih, berpendapat, hal terpenting dalam memberdayakan sektor
informal dan UMKM adalah konsolidasi data nasional. "Kelemahan data selalu menjadi kendala
karena kita tak tahu siapa saja, berapa, di mana saja, dan bagaimana demografinya," tutur
Indrasari.
Lewat koperasi

Presiden meminta penyaluran bantuan dipercepat agar bangsa Indonesia tidak kehilangan
momentum untuk melecut pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2020
sangat tergantung dari pergerakan roda perekonomian pada Juli, Agustus, dan September. Roda

66