Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 102

"Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha
              sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya," kata Ida dalam keterangan
              tertulis, Kamis (2/7/2020). Kebijakan kedua yaitu menyediakan program berupa insentif pajak
              penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman/kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan
              kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta
              pekerja sektor formal.

              "Ketiga,  menyediakan  jaring  pengaman  sosial  bagi  pekerja  sektor  informal.  Pemerintah
              memberikan  bantuan  sosial  kepada  70,5  juta  pekerja  sektor  informal  yang  termasuk  dalam
              kategori miskin dan rentan," ujarnya. Keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan
              melalui  program  kartu  pra-kerja  bagi  pekerja  yang  ter-PHK.  Pemerintah  telah  memberikan
              insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5-5,6 juta penerima manfaat dan hingga
              saat ini telah terealisasi lebih dari 680 ribu penerima manfaat didominasi oleh pekerja ter-PHK.

              "Mengingat pandemi, seluruh pelatihan dilakukan dengan metoda online. Dalam jangka waktu
              dekat akan diselenggarakan pelatihan keterampilan vokasi dengan metode blended (online dan
              offline)  menyesuaikan  kondisi  penyebaran  COVID-19  di  suatu  wilayah,"  ucapnya.  Kebijakan
              kelima yakni memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai,
              padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan
              kewirausahaan, yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja.

              "Selanjutnya  perlindungan  terhadap  pekerja  migran  Indonesia,  baik  yang  sudah  kembali  ke
              Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri," tukasnya. Sedangkan langkah ketujuh,
              kata Ida, yakni menyediakan panduan/pedoman yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja.
              Utamanya  menyangkut  perlindungan  pekerja/buruh  dan  kelangsungan  usaha,  serta
              perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena COVID-19.

              Selain  itu, pekerja  yang  terkena  wabah  COVID-19  wajib di-cover  Jaminan  Kecelakaan  Kerja
              (JKK); pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi COVID-
              19; dan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran COVID-19 di tempat kerja.

              Sesi II Asia Pacific Regional Event bertema 'Mendukung Perusahaan dan Melindungi Pekerja di
              Asia dan Pasifik' ini diikuti 180 partisipan dari berbagai negara anggota ILO..


































                                                           101
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107