Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 107
Judul ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman
Nama Media jawapos.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/02/07/2020/icw-laporkan-
program-kartu-prakerja-ke-ombudsman/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-02 19:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Wana Alamsyah (peneliti ICW) Sedari awal ICW sudah mempertanyakan dasar
argumentasi pemerintah untuk menempatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
sebagai pengampu program Kartu Pra Kerja. Sebab, berdasarkan tugas pokok dan fungsi
penyelenggaraan program ini lebih tepat jika diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan
neutral - Wana Alamsyah (peneliti ICW) Sedangkan Permenko 3/2020 yang mengatur teknis
perjanjian kerja sama baru terbit pada tanggal 27 Maret 2020. Artinya, patut diduga bahwa
perjanjian kerja sama yang dilakukan antara manajemen pelaksana dengan platform digital
merupakan bentuk maladministrasi. Karena dasar hukum teknis yang mengatur tentang
perjanjian kerja sama sebenarnya belum ada
positive - Wana Alamsyah (peneliti ICW) Dari 850 pelatihan yang ICW identifikasi, sebanyak 137
pelatihan diantaranya merupakan milik lembaga pelatihan yang juga merangkap sebagai
platform digital. Kajian KPK pun memperlihatkan hal serupa bahwa adanya konflik kepentingan
yang timbul karena dari delapan platform digital yang menjadi mitra, lima diantaranya bertindak
sekaligus sebagai lembaga pelatihan
positive - Wana Alamsyah (peneliti ICW) Jika diperinci, dari 1.895 pelatihan yang tersedia, 250
pelatihan diantaranya merupakan milik lembaga pelatihan yang memiliki konflik kepentingan
dengan platform digital
negative - Wana Alamsyah (peneliti ICW) Ombudsman Republik Indonesia harus mengeluarkan
rekomendasi untuk menghentikan Program Kartu Prakerja. Karena indikasi maladministrasi
sejak dalam proses perencanaan
Ringkasan
- Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu
Prakerja ke Ombudsman Republik Indonesia. ICW menduga, penempatan program Kartu
Prakerja tidak sesuai dengan tugas, pokok, fungsi yang selama ini diemban oleh Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
106
