Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

"Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha
sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya," kata Ida dalam
Pertemuan International Labour Organization (ILO) untuk Kawasan Asia dan Pasifik yang
digelar virtual di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (2/7).

Kebijakan kedua, kata Ida, adalah penyediaan insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran
pinjaman atau kredit, dan dalam waktu dekat, akan mengeluarkan kebijakan relaksasi iuran
jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal.
Yang ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah
akan memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam
kategori miskin dan rentan. Kebijakan keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan
melalui program kartu prakerja bagi pekerja ter-PHK.Pada 2020, pemerintah disebut
menargetkan 3,5 sampai 5,6 juta penerima manfaat insentif pelatihan. Hingga saat ini, target
yang terealisasi mencapai lebih dari 680 ribu penerima, didominasi oleh pekerja ter-PHK.

"Mengingat pandemi, seluruh pelatihan dilakukan dengan metoda online. Dalam jangka waktu
dekat akan diselenggarakan pelatihan keterampilan vokasi dengan metode blended ( online
dan offline ) menyesuaikan kondisi penyebaran Covid-19 di suatu wilayah," ujar Ida.

Kebijakan kelima berupa penambahan program perluasan kesempatan kerja, seperti padat
karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri
(TKM), dan kewirausahaan yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja. Langkah keenam
berupa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, baik yang sudah kembali ke Indonesia
maupun yang masih berada di luar negeri.

Terakhir, adalah penyediaan panduan atau pedoman yang ditujukan bagi perusahaan dan
pekerja, dengan prioritas pada pelindungan pekerja atau buruh, kelangsungan usaha, serta
perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena Covid-19.

Ida menambahkan, "Selain itu, pekerja yang terkena wabah Covid-19 wajib di-cover Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam
menghadapi COVID-19, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat
kerja." (rea).

103