Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 108
ICW LAPORKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA KE OMBUDSMAN
- Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu
Prakerja ke Ombudsman Republik Indonesia. ICW menduga, penempatan program Kartu
Prakerja tidak sesuai dengan tugas, pokok, fungsi yang selama ini diemban oleh Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
"Sedari awal ICW sudah mempertanyakan dasar argumentasi pemerintah untuk menempatkan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pengampu program Kartu Pra Kerja.
Sebab, berdasarkan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan program ini lebih tepat jika
diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan," kata peneliti ICW, Wana Alamsyah dalam
keterangannya, Kamis (2/7).
Wana menyampaikan, dengan menempatkan Kemenko Perekonomian sebagai pelaksana teknis
program Kartu Prakerja, menimbulkan konflik peran secara internal. Karena fungsi pengawasan
dan fungsi pelaksanaan teknis menyatu pada satu Kementerian. Hal ini dipandang sebagai
maladministrasi, karena melampaui wewenang sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008.
Wana pun memandang, perjanjian kerjasama antara manajemen pelaksana dengan platform
digital dilakukan sebelum terbitnya Permenko 3/2020. Secara kronologi, manajemen pelaksana
baru dibentuk oleh Komite pada 17 Maret 2020, lalu perjanjian kerjasama antara manajemen
pelaksana dilakukan pada tanggal 20 Maret 2020.
"Sedangkan Permenko 3/2020 yang mengatur teknis perjanjian kerja sama baru terbit pada
tanggal 27 Maret 2020. Artinya, patut diduga bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan
antara manajemen pelaksana dengan platform digital merupakan bentuk maladministrasi.
Karena dasar hukum teknis yang mengatur tentang perjanjian kerja sama sebenarnya belum
ada," beber Wana.
Bahkan, Wana menyebut adanya konflik kepentingan dalam pemilihan platform digital.
Berdasarkan hasil kajian ICW, ditemukan adanya peran ganda yang dilakukan oleh platform
digital merangkap sebagai lembaga pelatihan.
"Dari 850 pelatihan yang ICW identifikasi, sebanyak 137 pelatihan diantaranya merupakan milik
lembaga pelatihan yang juga merangkap sebagai platform digital. Kajian KPK pun
memperlihatkan hal serupa bahwa adanya konflik kepentingan yang timbul karena dari delapan
platform digital yang menjadi mitra, lima diantaranya bertindak sekaligus sebagai lembaga
pelatihan," ujar Wana.
"Jika diperinci, dari 1.895 pelatihan yang tersedia, 250 pelatihan diantaranya merupakan milik
lembaga pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," sambungnya.
Oleh karena itu, ICW meminta agar Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan
terhadap adanya dugaan maladministrasi pada Program Kartu Prakerja.
"Ombudsman Republik Indonesia harus mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan
Program Kartu Prakerja. Karena indikasi maladministrasi sejak dalam proses perencanaan,"
tukasnya.
Terpisah, dikonfirmasi terkait hal ini, tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden atau KSP Donny
Gahral Adian belum membalasan pesan konfirmasi yang dilayangkan .
Editor : Kuswandi Reporter : Muhammad Ridwan .
107
