Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020
P. 110
2 bulan usai penutupan pendaftaran Kartu Pra Kerja, gelombang 4 masih tak kunjung dibuka.
Padahal, proyeksi program Kartu Pra Kerja dibuka pendaftarannya tiap minggu hingga bulan
November.
Adapun, pihak penyelenggara telah merencanakan akan membuka gelombang pendaftaran
hingga 30 gelombang.
Namun, Pendaftaran Kartu Pra Kerja berpotensi dihentikan oleh Ombudsman RI karena adanya
sejumlah indikasi maladminsitrasi.
Indikasi maladministrasi program Kartu Pra Kerja ini dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch
(ICW) pada Ombudsman , Kamis (2/7/2020) siang.
ICW menilai program Kartu Prakerja berpotensi menimbulkan kerugian negara, praktik
monopoli, hingga konflik kepentingan.
"ICW mendesak Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan rekomendasi untuk
menghentikan Program Kartu Prakerja karena indikasi malaadministrasi sejak dalam proses
perencanaan," kata peneliti ICW Tibiko Zubair seperti dilansir dari artikel Kompas.com berjudul
" Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja ", Tibiko
menuturkan beberapa dugaan malaadministrasi program Kartu Prakerja. Pertama, penempatan
program Kartu Prakerja tidak sesuai dengan tugas yang selama ini diemban oleh Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
Sebab, pelaksanaan program Kartu Prakerja lebih tepat jika berada di bawah Kementerian
Ketenagakerjaan.
Kedua, ICW menilai mekanisme kurasi lembaga pelatihan tidak layak dan rentan konflik
kepentingan.
Tibiko menjelaskan, Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan bahwa jangka waktu yang dibutuhkan oleh Platform Digital dan
Manajemen Pelaksana untuk melakukan proses kurasi paling lama 21 hari, sampai akhirnya bisa
ditetapkan sebagai lembaga pelatihan.
"Namun faktanya, rentang waktu antara proses pendaftaran gelombang I sampai penutupan
hanya lima hari saja," tutur Tibiko.
Ketiga, perjanjian kerja sama antara Manajemen Pelaksana dengan Platform Digital dilakukan
sebelum terbitnya Permenko Nomor 3 Tahun 2020.
Manajemen Pelaksana baru dibentuk oleh Komite pada tanggal 17 Maret 2020. Kemudian
perjanjian kerja sama antara Manajemen Pelaksana dan Platform Digital dilakukan pada tanggal
20 Maret 2020.
Sedangkan Permenko 3/2020 yang mengatur teknis perjanjian kerja sama baru terbit pada
tanggal 27 Maret 2020.
"Artinya, patut diduga perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Manajemen Pelaksana
dengan Platform Digital merupakan bentuk malaadministrasi," ucapnya.
Keempat, penunjukkan Platform Digital sebagai mitra Pemerintah tidak menggunakan instrumen
hukum yang jelas.
Bahkan, kata Tibiko, pemerintah juga tidak memberikan informasi kepada masyarakat mengenai
adanya kesempatan untuk menjadi mitra dalam program Kartu Prakerja.
109
