Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

detikcom sempat melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak Istana, di antaranya Juru Bicara
Presiden Fadjroel Rachman, Tenaga Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Ali Mochtar
Ngabalin, dan Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian. Ketiganya belum memberikan
respons.

Berdasarkan daftar nama yang beredar, kursi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian masih
diisi oleh Airlangga Hartarto , lalu kursi Menteri Keuangan masih diisi Sri Mulyani Indrawati .
Sementara Erick Thohir berdasarkan daftar nama itu digeser ke Kementerian Perdagangan.
Sedangkan nama Agus Suparmanto tidak ada dalam daftar tersebut.

Sedangkan posisi Menteri BUMN kabarnya diisi oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok .
Kemudian Menteri Pertanian diisi oleh nama Rachmat Gobel dan Syahrul Yasin Limpo pun tak
ada dalam daftar nama tersebut. Menariknya lagi dalam daftar tersebut ada nama Agus
Harimurti Yudhoyono ( AHY ) yang menduduki kursi Menteri Koperasi dan UKM.

Sementara sisanya masih sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian
Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan
dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala
Bappenas Suharso Monoarfa.

Pantaskah nama-nama baru itu menjadi menteri?
Menanggapi hal itu Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter
Abdullah menilai, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih menterinya, sehingga
bukan hal yang tidak mungkin AHY dan Ahok jadi menteri jika memang itu kehendak Jokowi.
Untuk Ahok , Piter menilai akan menjadi hal yang menarik jika benar dia menjadi Menteri
BUMN. Sebab sikapnya yang tegas akan diuji mengurus banyaknya BUMN.

"Akan menarik memang kalau Ahok jadi Menteri BUMN. Keberanian dan ketegasan Ahok akan
benar-benar diuji ketika menjadi Menteri BUMN," ujarnya kepada detikcom, Kamis (2/7/2020).

Sementara untuk AHY , Piter mengaku ragu jika dia duduk di kursi Menteri Koperasi dan UKM.
Sebab dia menilai AHY kurang memiliki pengalaman di bidang tersebut.

"Akan berat buat AHY. Kalau kita menginginkan perubahan dalam membangun kembali
koperasi, kita butuh orang yang benar-benar paham ekonomi. Khususnya lagi terkait koperasi
dan UMKM. Bisa saja AHY jadi menkop asalkan dia kemudian didampingi wamen atau staf ahli
yang benar-benar paham akan jiwa koperasi," terangnya.

Sementara Pengamat ekonomi Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima
Yudhistira berpendapat lain. Dia kurang setuju dengan kedua nama tersebut. Menurutnya, di
situasi pandemi saat ini dan dihantui resesi, dibutuhkan sosok menteri yang paham tentang
ekonomi, sehingga diharapkan menteri yang dipilih berasal dari kalangan profesional bukan
politik.

"Wah yang jelas di tengah situasi krisis ini yang dibutuhkan adalah kabinet yang profesional
bukan berasal dari kalangan politik. Kan masih banyak birokrat handal atau akademisi yang
punya integritas menduduki pos tim ekonomi. Jangan sampai reshuffle tapi hasilnya sama saja,"
ujarnya.
(das/ara)

3