Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

"Ini menjadi salah satu manifestasi bagaimana negara hadir bagi entitas yang selama ini tidak
mendapatkanya padahal dinamika kehidupan PRT cukup kompleks," kata dia, di Jakarta, Rabu
(1/7).

Ia menjelaskan, persoalan PRT dengan segala dinamikanya bukan sekadar relasi antara pekerja
dan pemberi kerja saja. Menurut dia, perikehidupan terkait PRT juga sering ditemui seperti
penipuan, eksploitasi, bahkan hingga ke level perdagangan orang.

"Jadi RUU ini bukan hanya bicara soal upah atau hak PRT dan kewajibannya saja. RUU ini juga
bicara soal pencegahan atas potensi-potensi penindasan atas diri seorang manusia," ujarnya.

Wakil ketua Fraksi Partai NasDem DPR itu mengatakan, selama pembahasan RUU PPRT, Panja
telah mengundang narasumber dari berbagai pemangku kepentingan antara lain para pakar,
aktifis buruh, kalangan LSM, sosiolog, akademisi, hingga komisioner Komnas HAM.

Selain itu menurut dia, RUU PPRT tidak lama lagi akan disahkan menjadi UU, kepastian itu
setelah seluruh fraksi di Badan Legislasi DPR RI menyepakati rumusan yang telah dibahas oleh
Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT dalam pleno yang berlangsung pada Rabu (1/7).

Ia menjelaskan, setelah RUU tersebut disahkan menjadi UU, itu artinya untuk pertama kalinya
kehidupan profesional PRT akan dilindungi oleh UU.
"Berdasarkan aspek teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU
tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR,"
katanya.

Namun menurut dia, Panja RUU PPRT menyerahkan keputusan kepada Pleno, apakah rumusan
RUU hasil penyusunan yang telah dihasilkan Panja dapat diterima para anggota Baleg.

Menurut dia, setelah , disepakati pleno Baleg, 'RUU tersebut akan dibahas di tingkat paripurna
untuk kemudian diserahkan drafnya pada pihak pemerintah, jika disepakati.

"Selanjutnya, pemerintah alon mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan surat
presiden (surpres) untuk kepada DPR untuk memulai pembahasan. Setelah surpres turun, akan
dirapatkan di Badan Musyawarah dibahas di AKD mana," ujarnya.

Ia berharap RUU tersebut akan segera disahkan dan tidak menemui aral melintang karena RUU
1 tersebut akan menjadi sejarah bagi bangsa dan negara ini dalam upaya menjalankan amanat
konstibusi. C'ani

5