Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 JULI 2020

Sejauh ini menurutnya, masukan dari pemerintah cukup diterima dengan baik oleh mayoritas
pengusaha sehingga pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dapat diminimalisasi.

"Memang kami tidak bisa mengontrol semua industri-industri yang menampung tenaga kerja,
tapi sejauh ini, dengan masukan-masukan yang diberikan cukup efektif dalam menekan angka
pemutusan hubungan kerja," imbuhnya.

Direktur Economic Institute (Center of Political Economics & Business Competition) Bahtiar
Maddatuang mengatakan, kendati sudah memasuki era new normal tetapi kondisi saat ini penuh
dengan ketidakpastian sehingga pemutusan hubungan kerja masih sangat rentan dilakukan.

Sejumlah stimulus dihadirkan oleh pemerintah untuk membantu para karyawan yang terkena
PHK seperti kartu prakerja dan pemberian bantuan langsung tunai (BLT).

Hanya saja, kata Bahtiar, kebijakan ini hanya bersifat jangka pendek saja, sementara yang
terkena PHK bersifat jangka panjang.
"Kebijakan ini tidak akan banyak memengaruhi recovery bagi mereka yang di PHK. Setelah
pandemi berakhir bisa saja kebijakan ini juga akan turut menghilang," ujar Bahtiar.

Menurutnya, pemerintah harus segera menyiapkan semacam desain agar para pengangguran
bisa aktif kembali bekerja. Stimulus yang dihadirkan harus bersifat jangka panjang dan dapat
meng-cover mereka yang menjadi korban PHK. Tak melulu soal bantuan khusus berupa uang
tunai.

Komunikasi dengan stakeholders seperti Apindo, Kadin, HIPMI dan asosiasi usaha lainnya juga
perlu dilakukan. Bagaimana menghadirkan kebijakan untuk menarik kembali para pekerja yang
terkena PHK?

"Model-model seperti ini yang harus dilakukan pemerintah. Tidak hanya berhenti pada kartu
prakerja dan BU yang hanya bersifat jangka pendek," jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut Bahtiar, tidak menutup kemungkinan pemerintah juga mampu
menciptakan lapangan kerja di tengah kondisi pandemi. Ini dapat dilakukan untuk merangkul
mereka yang terkena PHK dan menganggur.

Di sisi lain, pemerintah juga dapat mengimbau para pengusaha untuk tetap suivive dengan
melakukan proses produksi, agar dapat tetap menampung tenaga kerja.

"Ini dapat dilakukan bagi industri atau usaha yang tidak terkena dampak wabah virus corona,"
katanya.

Pemerintah daerah juga bisa menjalankan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hasil
produksi para petani dan masyarakat lainnya, baik yang terkena dampak Covid-19 bisa diserap.

"Ini untuk tetap menjaga usaha tetap jalan. Bisa jadi alternatif lapangan kerja baru juga untuk
menahan angka pengangguran lebih tinggi," pungkasnya.

TRANSFORMASI DIGITAL

Gelombang pandemi tak hanya menerjang industri kelas besar tetapi juga memberikan pukulan
keras bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ada sekitar 2.000 UMKM dan 61 koperasi di Sulsel yang mengalami kondisi memprihatinkan,
mulai dari minimnya penghasilan, tutup sementara, hingga gulung tikar.

50