Page 90 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 JULI 2019
P. 90
Mengenai pesangon, dikatakannya, selama ini acuannya masih sangat rancu antara
satu dengan yang lainnya, seperti berapa besar pesangon yang harus diberikan
kepada pekerja sesuai dengan masa kerjanya.
"Termasuk sebelumnya ada pasal yang menyebutkan di mana pergantian
manajemen pemilik lama ke pemilik baru disyaratkan pekerja harus di-PHK terlebih
dahulu. Kami ingin ini diperjelas," katanya.
Ia berharap revisi tersebut lebih proinvestasi sehingga investor yang ingin masuk ke
Indonesia tidak merasa ragu dan akhirnya berdampak positif untuk membuka
lapangan kerja baru.
"Paling tidak kan sebelum masuk ke Indonesia calon investor akan mempelajari UU
yang ada, kalau jelas maka semuanya akan menjadi jelas juga. Investor tidak akan
ragu-ragu," katanya.
Sementara itu, terkait dengan UU Ketenagakerjaan tersebut, dikatakannya, sampai
saat ini kondisi Solo dan sekitarnya belum ada gejolak.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah
masih meminta masukan dari berbagai pihak terkait rencana revisi UU tersebut.
"Kami minta masukan dulu dari teman-teman dunia usaha, serikat pekerja, dan
akademisi," katanya.
Ia berharap hasil revisi tersebut bisa menyenangkan seluruh pihak, baik itu
pemerintah, pemberi kerja, maupun penerima kerja.
Page 89 of 104.
