Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020
P. 163
Judul DPD: Alokasi khusus untuk UMKM penting tercantum dalam RUU Cipta
Kerja
Nama Media antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1536128/dpd-alokasi-khusus-
untuk-umkm-penting-tercantum-dalam-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Budi Suyanto
Tanggal 2020-06-05 14:51:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive
Ringkasan
DPD RI meminta pemerintah untuk dapat memberikan jaminan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) agar mendapatkan ruang berusaha, termasuk memberikan alokasi khusus
dari APBN (mandatory spending) untuk mendukung pembinaan dan pemberdayaan UMKM.
DPD: ALOKASI KHUSUS UNTUK UMKM PENTING TERCANTUM DALAM RUU CIPTA
KERJA
Jakarta - DPD RI meminta pemerintah untuk dapat memberikan jaminan kepada Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mendapatkan ruang berusaha, termasuk memberikan alokasi
khusus dari APBN (mandatory spending) untuk mendukung pembinaan dan pemberdayaan
UMKM.
"Salah satu cara agar UMKM mendapatkan jaminan dalam ruang usaha adalah melalui
mandatory spending. Pemerintah perlu memberikan mandatory spending untuk pembinaan dan
pemberdayaan UMKM sebagaimana mandatory spending yang ditetapkan untuk bidang
kesehatan dan pendidikan," kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta lewat
keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.
Novita menyampaikan hal itu saat menghadiri pembahasan secara tripartit dengan DPR RI dan
pemerintah terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Cipta Kerja Novita, yang mewakili
DPD pada pembahasan tersebut, meminta mandatory spending yang merupakan alokasi khusus
dari APBN untuk mendukung pembinaan dan pemberdayaan UMKM, dapat dinormakan ke dalam
RUU Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah.
Menurut dia dengan adanya mandatory spending ini, UMKM di daerah dapat memiliki ruang
usaha dan tumbuh menjadi salah satu pilar perekonomian di daerah ataupun di skala nasional.
Novita mengatakan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI di tahun 2017, UMKM
memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, karena UMKM memiliki
pangsa sekitar 99,99 persen (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia.
162
