Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020
P. 168

kolaborasi dengan stakeholder K3 (DK3N, Lembaga K3, Universitas, ILO, BP Jamsostek, BPJS
              Ketenagakerjaan, Apindo, SP/SB).

              "Kemnaker  juga  sudah  menyusun  protokol  tentang  rencana  keberlangsungan  usaha  dalam
              menghadapi pandemi Covid-19 dan protokol pencegahan penularan Covid-19 di perusahaan.
              Kebijakan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dan
              keberlangsungan usaha pada era The New Normal yang akan segera dimulai, " ucap Ida.

              Sesuai  kebijakan  tersebut,  perusahaan  diminta  untuk  menyusun  tujuh  perencanaan
              keberlangsungan  usaha  dalam  menghadapi  pandemi  dan  juga  memastikan  pelaksanaan
              protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

              Ketujuh perencanaan tersebut meliputi mengenali prioritas usaha; identifikasi resiko pendemi;
              merencanakan  mitigasi  risiko;  identifikasi  respon  dampak  pandemi;  merancang  dan
              mengimplementasikan  rencana  keberlangsungan  usaha;  mengkomunikasikan  rencana
              keberlangsungan usaha; dan pengujian rencana keberlangsungan usaha.

              Menteri Ida menegaskan untuk menjamin pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 di
              tempat  kerja  dan  perencanaan  keberlangsungan  usaha,  Pengawas  Ketenagakerjaan  akan
              menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 baik secara daring
              atau  kunjungan  secara  langsung  melalui  cara-cara  yang  aman  dan  sehat  dengan
              mengedapankan protokol K3 bagi Pengawas Ketenagakerjaan. Pengembangan mekanisme dan
              sistem kerja yang aman dan sehat bagi pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas
              mampu mencegah penyebaran Covid 19 sangat diperlukan.

              "Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 secara daring dilakukan dengan tanpa
              mengurangi  fungsi  kehadiran  negara  dalam  melindungi  pekerja/buruh  dan  keberlangsungan
              usaha," pungkas Ida. (ark).








































                                                           167
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173